Ringkasan Berita:
- Kehadiran Netanyahu di pengadilan menarik perhatian publik karena ia tampak santai dan tersenyum meski menghadapi tiga kasus korupsi besar setelah absen sebulan.
- Penampilan santai Netanyahu ini usai Trump secara terbuka meminta Presiden Israel Isaac Herzog memberi pengampunan.
- Netanyahu terseret tiga kasus besar yang melibatkan suap, hadiah mewah, dan manipulasi media, menjadikannya perdana menteri pertama Israel yang diadili sebagai terdakwa pidana aktif.
TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menjadi sorotan publik usai muncul di Pengadilan Distrik Tel Aviv untuk melanjutkan sidang kasus dugaan korupsi yang telah menjeratnya sejak Mei 2020.
Kehadirannya kali ini menjadi perhatian, bukan hanya karena posisi politiknya yang tinggi, tapi juga karena sikap santainya saat memasuki ruang sidang setelah absen selama sebulan.
Saat tiba di pengadilan, Netanyahu terlihat senyum-senyum. Ia didampingi sejumlah menteri dan anggota Knesset dari Partai Likud, partai yang juga ia pimpin, seolah ingin menunjukkan bahwa dukungan politik di tubuh partainya masih kuat meski tengah dilanda skandal.
Momen itu menjadi sorotan, terutama karena Netanyahu tampak tanpa tekanan meski tengah menghadapi tiga kasus korupsi besar yang telah membayangi karier politiknya.
Banyak pihak menilai ekspresi santai dan “cengar-cengir” Netanyahu merupakan strategi pencitraan politik, untuk menunjukkan keyakinan diri bahwa proses hukum ini tidak akan menjatuhkannya dari kursi kekuasaan.
Dapat Dukungan Dari Presiden AS
Kehadiran Netanyahu di pengadilan bertepatan dengan meningkatnya dukungan dari sejumlah pejabat tinggi, termasuk Presiden AS Donald Trump.
Dalam keterangan resmi yang dikutip Anadolu, Trump pada awal pekan lalu secara terbuka meminta Presiden Israel Isaac Herzog untuk memberikan pengampunan kepada Netanyahu.
Trump dan Netanyahu selama ini dikenal memiliki hubungan dekat dan pandangan politik yang serupa terutama dalam isu keamanan, nasionalisme, dan kebijakan terhadap Palestina serta Iran.
Baca juga: Di Masa Damai Pascaperang Gaza, Netanyahu Malah Beri Ancaman ke Hamas Lagi
Keduanya sama-sama menonjolkan citra pemimpin kuat yang menentang tekanan global dan sering menuduh media serta lembaga hukum sebagai alat politik lawan mereka.
Trump menilai, Netanyahu layak mendapatkan pengampunan karena telah “bekerja keras menjaga keamanan Israel dan stabilitas Timur Tengah”.
Dalam pandangan Trump, proses hukum terhadap Netanyahu dianggap terlalu politis, mirip dengan tuduhan yang selama ini ia lontarkan terhadap penyelidikan kasusnya sendiri di AS.
Namun, secara hukum, permintaan pengampunan dari Trump tidak memiliki kekuatan langsung terhadap sistem hukum Israel.
Wewenang penuh berada di tangan Presiden Herzog, yang dapat memberikan pengampunan atau keringanan hukuman berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kehakiman.
Meski begitu, tekanan politik dan opini publik yang ditimbulkan dari pernyataan Trump bisa memberi dampak tidak langsung terhadap dinamika hukum Netanyahu, terutama jika dukungan terhadapnya di Partai Likud semakin menguat.
Beberapa analis di Tel Aviv menyebut langkah Trump sebagai “dukungan simbolis dengan efek strategis”.
Ia seolah mengirim pesan bahwa Netanyahu tidak sendirian, sekaligus memperkuat narasi bahwa para pemimpin konservatif dunia sedang menjadi korban kriminalisasi politik.
Netanyahu Terseret Tiga Kasus Besar
Perdana Menteri zionis itu diketahui tengah terjerat tiga perkara besar yang dikenal sebagai Kasus 1000, 2000, dan 4000.
Ketiganya menjerat Netanyahu dengan tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan publik, tuduhan serius yang menjadikannya sebagai perdana menteri pertama dalam sejarah Israel yang diadili sebagai terdakwa pidana aktif.
Di mana dalam Kasus 1000, jaksa menuduh Netanyahu dan keluarganya menerima hadiah mewah dari pengusaha kaya asal Hollywood, Arnon Milchan, dan miliarder asal Australia, James Packer.
Hadiah tersebut berupa cerutu mahal, sampanye rosé, dan perhiasan bernilai ratusan ribu dolar AS.
Sebagai gantinya, Netanyahu diduga memberikan kemudahan politik dan akses istimewa kepada para pengusaha tersebut, termasuk dukungan terhadap kepentingan bisnis mereka di Israel.
Meski membenarkan menerima hadiah, Netanyahu bersikeras bahwa pemberian tersebut adalah “hadiah persahabatan”, bukan suap.
Kasus berikutnya, Kasus 2000, menjerat Netanyahu dalam dugaan tukar-menukar keuntungan politik dengan media nasional.
Dalam kasus ini, ia dituduh bernegosiasi dengan Arnon Mozes, penerbit harian terkemuka Yedioth Ahronoth.
Dalam pembicaraan yang bocor ke publik, Netanyahu disebut menjanjikan pembatasan terhadap koran pesaing, Israel Hayom media pro-Netanyahu jika Yedioth Ahronoth bersedia memberikan liputan positif terhadap dirinya.
Jaksa menilai, kesepakatan semacam itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi media untuk kepentingan politik pribadi.
Terakhir yakni Kasus 4000 yang dianggap paling serius. Dalam kasus ini, Netanyahu dituduh memberikan keuntungan regulasi bernilai jutaan dolar kepada Shaul Elovitch, pemilik perusahaan telekomunikasi raksasa Bezeq dan situs berita Walla! News.
Sebagai imbalannya, situs Walla! diduga memberikan liputan yang menguntungkan Netanyahu dan keluarganya, termasuk menurunkan berita negatif tentang lawan-lawan politiknya.
Jaksa menilai, tindakan itu jelas merupakan bentuk penyuapan, karena Netanyahu menggunakan kewenangannya sebagai perdana menteri untuk mengatur kebijakan bisnis demi kepentingan pribadi dan citra politiknya.
(Tribunnews.com / Namira)
Baca tanpa iklan