Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia akan mempertimbangkan untuk mengizinkan pasukan Israel melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza jika Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) tidak mematuhi perjanjian gencatan senjata.
"Israel akan kembali ke jalan-jalan itu hanya dengan sepatah kata dari saya," kata Trump kepada CNN melalui panggilan telepon singkat ketika ditanya apa yang akan terjadi jika Hamas menolak untuk melucuti senjata, Rabu (15/10/2025).
"Pembebasan tahanan dari Gaza merupakan hal yang sangat penting," tambahnya.
Trump mengatakan Hamas sedang melakukan 'pembersihan' geng-geng kekerasan di Jalur Gaza.
"Hamas saat ini sedang melakukan intervensi dan membasmi geng-geng kekerasan," kata Trump, seraya menekankan ia akan mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika Hamas menolak menyerahkan senjatanya.
"Jika Israel bisa masuk ke Gaza dan memusnahkan mereka, mereka akan melakukannya," lanjutnya.
Militer Israel Siap-siap 'Kembali ke Gaza' Jika Diminta
Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz menginstruksikan Kepala Staf dan pimpinan IDF, Eyal Zamir, untuk mempersiapkan operasi komprehensif di Gaza jika Hamas menolak proposal Trump untuk menyerahkan senjatanya.
Israel mengklaim tujuannya adalah mengubah situasi keamanan di Jalur Gaza dan menghancurkan Hamas.
Diskusi Tahap Kedua Dimulai
Presiden AS Donald Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa perundingan gencatan senjata tahap kedua telah dimulai, Selasa (14/10/2025).
Baca juga: Israel Layangkan Ultimatum, Siap Nyalakan Api Perang jika Hamas Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata
Para mediator saat ini sedang membahas pengerahan pasukan awal yang terdiri dari sekitar 1.000 polisi Palestina yang dilatih di Mesir dan Yordania untuk membantu menjaga keamanan di Gaza.
Mesir berharap pasukan tersebut pada akhirnya akan berjumlah sekitar 10.000.
Namun Israel, yang menentang peran Otoritas Palestina di Jalur Gaza, diperkirakan akan menentang kehadiran pasukan tersebut.
Menurut Wall Street Journal, bahkan pembentukan pasukan internasional di bawah pengawasan Arab—seperti yang diusulkan dalam rencana Trump—bisa jadi rumit, karena banyak pemerintah Arab tidak ingin dianggap menduduki Jalur Gaza.
Menurut laporan itu, pasukan "stabilisasi" ini seharusnya bertugas melucuti senjata Hamas dan menjadi pembatas antara Israel dan Hamas.