Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, menegaskan bahwa Israel tidak akan menerima keterlibatan pasukan bersenjata Turki dalam operasi internasional di Jalur Gaza.
Pernyataan ini disampaikan Sa’ar dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto pada Senin (27/10/2025) di Budapest.
Dalam keterangan resminya ia menegaskan bahwa Israel hanya akan mempertimbangkan partisipasi negara-negara yang bersikap adil dan netral terhadap kepentingan keamanan Israel.
Namun ia menolak keterlibatan pasukan Turki dalam Pasukan Stabilisasi Internasional tersebut.
Ia menuding Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memiliki sikap permusuhan terhadap Israel dan tidak dapat dianggap sebagai pihak yang netral.
“Negara-negara yang ingin atau siap mengirim pasukan bersenjata setidaknya harus bersikap adil terhadap Israel,” ujar Sa’ar, sebagaimana dikutip dari APNews.
Adapun penolakan dilakukan usai gencatan senjata antara Israel dengan Hamas disepakati, dimana dalam kesepakatan 20 poin yang dimediasi oleh Presiden AS Donald Trump awal bulan ini, Israel berencana membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Upaya ini dirancang untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, menjaga keamanan, serta membantu proses rekonstruksi wilayah yang porak-poranda akibat perang panjang.
Dalam rencana tersebut, Amerika Serikat mengambil peran sebagai penggerak utama, dengan berjanji akan bekerja sama dengan mitra Arab dan internasional untuk membentuk pasukan sementara yang bertugas menegakkan stabilitas di Gaza.
Meskipun begitu, Washington menegaskan bahwa tidak akan menempatkan pasukan militernya secara langsung di lapangan, melainkan berperan sebagai koordinator dan penyandang strategi diplomatik.
Pasukan Stabilisasi Internasional ini diharapkan akan berfungsi sebagai penghubung antara pihak Israel, otoritas Palestina, dan komunitas internasional, membantu menciptakan sistem keamanan yang lebih teratur.
Baca juga: Agresi Israel di Timur Tengah Belum Reda Meski Gencatan Senjata Diteken di Gaza
Mereka juga akan berkonsultasi dengan Yordania dan Mesir, dua negara yang memiliki pengalaman panjang dalam menjaga perdamaian dan menangani konflik di kawasan tersebut.
Namun, penolakan Israel memperlihatkan betapa rapuhnya koordinasi antarnegara dalam mewujudkan pasukan ini.
Menggambarkan adanya ketegangan diplomatik dan ketidaksinkronan politik di antara negara-negara yang terlibat dalam rencana pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza.
Dunia Terbelah Soal Mandat Pasukan Internasional di Gaza
Ketidakjelasan mengenai mandat Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza memunculkan perdebatan tajam di antara negara-negara dunia, terutama di kalangan negara Arab dan Muslim.