Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat memperluas kerja sama di bidang keamanan maritim di tengah meningkatnya aksi hegemonik China di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Kesepakatan ini sejalan dengan seruan Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk mewujudkan Indo-Pacific Free and Open (FOIP) sebagai pilar utama diplomasi Jepang.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan 2+2 di Iikura Residence, Minato-ku, Tokyo, Senin (17/11/2025).

Pertemuan format 2+2 kali ini merupakan yang ketiga dalam empat tahun terakhir sejak 2021. Hadir dari pihak Jepang Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi dan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi.

Dari Indonesia hadir Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Menlu Motegi menegaskan bahwa situasi keamanan internasional semakin menantang dan kedua negara perlu memperkuat kolaborasi sebagai sesama negara maritim.

Baca juga: Jepang Pertimbangkan untuk Ekspor Kapal Perusak Abukuma ke Indonesia

“Lingkungan keamanan internasional memburuk, dan kita menghadapi berbagai tantangan. Sangat penting bagi kedua negara untuk bekerja sama,” ujarnya.

Menlu Sugiono berharap hubungan pertahanan Jepang–Indonesia akan membawa manfaat lebih luas bagi stabilitas kawasan.

“Saya berharap kerja sama ini bermanfaat bukan hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi kawasan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemerintah sepakat memperkuat konsultasi dan mendorong transfer peralatan pertahanan dari Jepang ke Indonesia.

Selain itu, kedua negara juga berkomitmen meningkatkan pertukaran antar pejabat pertahanan serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, terutama terkait dinamika di Laut China Timur dan Laut China Selatan.

Indonesia dianggap berada pada posisi strategis jalur maritim yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Timur.

Di tengah meningkatnya investasi infrastruktur China yang memperluas pengaruh ekonominya, Indonesia tetap menjalankan kebijakan luar negeri non-blok dan terus memperdalam kemitraan strategis dengan Jepang sejak hubungan bilateral ditingkatkan pada 2023.

“Kerja sama antara dua negara demokrasi dan negara maritim ini sangat penting,” kata Menlu Motegi.