Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang diketahui memulai aktivitas sejak pukul 3 dini hari, Jumat (7/11/2025) ternyata bergulat dengan kertas fax di kantornya.

"Komunikasi di kantor PM Jepang masih melakukan fax supaya aman," ungkap sumber Tribunnews.com Rabu (19/11/2025).

Saat rapat parlemen, anggota parlemen   mengajukan pertanyaan di sana akan memberi tahu sebelumnya satu hari sebelumnya.

Namun, jika isinya tidak jelas, Perdana Menteri akan mempersiapkan dengan hati-hati agar dia dapat mengajukan pertanyaan apa pun nantinya.

Komunikasi persiapan menjawab pertanyaan anggota parlemen juga dengan memanggil orang kepercayaannya ke kantor PM Jepang di pagi hari jam 3 pagi untuk berdiskusi satu sama lain, di samping juga menggunakan fax.

Baca juga: Tren Manusia Tikus di China Bikin Gempar, Mulai Menjalar ke Indonesia?

Sebelumnya PM Takaichi juga menggunakan Fax di asrama parlemen Takaichi .

Tetapi mesin fax di sana tidak dapat menerima banyak dokumen sekaligus. 

Oleh karena itu, Pak Takaichi pergi bekerja di kediaman resmi dan membaca pertanyaan dan jawaban hipotetis yang dibuat oleh para pejabat.

Sangat mengejutkan bahwa faks digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen akhir-akhir ini.
 
Di tengah era digital dan komunikasi serba cepat, Jepang yang dikenal sebagai negara maju justru masih mempertahankan penggunaan mesin fax, terutama di kalangan pejabat pemerintah dan instansi publik.

Kondisi ini kerap menimbulkan keheranan bagi masyarakat internasional, mengingat Jepang merupakan negara dengan teknologi robotik dan otomotif terdepan di dunia.

Menurut pengamatan Tribunnews.com di berbagai kantor pemerintah Jepang, mesin fax masih berperan sebagai sarana pengiriman dokumen resmi, laporan darurat, hingga koordinasi antar kantor pemerintahan daerah.

Meski pemerintah pusat telah berulang kali mencoba menghapuskan penggunaan fax, implementasinya berjalan sangat lambat.

Salah satu alasan utama adalah masih kuatnya budaya dokumen fisik bertanda “hanko” atau stempel resmi yang menjadi syarat sahnya dokumen di Jepang.

Banyak prosedur administrasi belum mengadopsi tanda tangan digital, sehingga dokumen hasil fax tetap dianggap lebih valid.