Baca tanpa iklan
Merespon kunjungan militer yang dilakukan Netanyahu, Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk keras kehadiran pemimpin zionis itu di zona penyangga Suriah selatan.
Ia bahkan menyebutnya sebagai tindakan ilegal yang melanggar kedaulatan nasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Hal serupa juga dilontarkan Duta Besar Suriah untuk PBB, Ibrahim Olabi, yang mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan bukti terbaru dari agresi berkelanjutan Israel terhadap Suriah.
Ia mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah tegas untuk menghentikan pelanggaran yang terus terjadi di wilayah perbatasan.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan Netanyahu.
PBB menyerukan agar Israel mematuhi perjanjian pemisahan pasukan tahun 1974, yang menjadi dasar stabilitas kawasan sejak konflik Arab–Israel berakhir.
“Kunjungan yang sangat terbuka ini cukup mengkhawatirkan. Kami menyerukan kepada Israel untuk menghormati perjanjian pemisahan pasukan tahun 1974,” tegas Dujarric, seperti dikutip dari France 24.
Kecaman juga datang dari Yordania, yang menilai langkah Netanyahu sebagai tindakan provokatif dan berbahaya.
Kementerian Luar Negeri Yordania menyebut kunjungan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah dan berpotensi memperburuk ketegangan regional.
“Ini adalah eskalasi berbahaya yang hanya akan berkontribusi pada konflik dan ketegangan lebih lanjut,” ujar pernyataan resmi yang dilaporkan Anadolu Agency.
(Tribunnews.com / Namira)