Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Isi rencana perdamaian 28 poin untuk mengakhiri perang Ukraina akhirnya terkuak.
Rencana perdamaian yang berisikan 28 poin ini didukung langsung oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Dalam proposal tersebut, banyak poin yang dinilai menguntungkan Rusia.
Salah satunya adalah syarat bagi Ukraina untuk mengakui wilayah Krimea, Luhansk, dan Donetsk (seluruh wilayah Donbas) sebagai wilayah de facto milik Rusia.
Kabar ini muncul setelah Utusan AS untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan bahwa Washington telah menawarkan “persyaratan yang murah hati” kepada Rusia, termasuk janji keringanan sanksi.
Berdasarkan laporan dari kantor berita AP dan AFP, draf rencana ini secara spesifik meminta Ukraina untuk menyerahkan seluruh kawasan Donbas.
Padahal, saat ini, sekitar 14 persen wilayah Donbas masih berada di bawah kendali pasukan Ukraina.
Selain konsesi teritorial yang signifikan, draf proposal tersebut juga mengatur pembatasan serius terhadap kemampuan militer Ukraina.
Dikutip dari Al Jazeera, jumlah personel aktif militer Ukraina akan dibatasi hingga 600.000 orang, berkurang dari perkiraan saat ini yang mencapai hampir 900.000 staf militer.
Secara politik, Kyiv juga harus menyepakati bahwa mereka tidak akan bergabung dengan aliansi militer NATO dan menolak penempatan pasukan NATO di wilayah Ukraina.
Sebagai gantinya, jet tempur Eropa akan ditempatkan di Polandia secara khusus untuk memberikan perlindungan pertahanan bagi Ukraina.
Baca juga: 28 Poin Rencana AS-Rusia untuk Akhiri Perang Ukraina, Singgung NATO
Dokumen draf yang dibagikan oleh anggota parlemen Ukraina, Oleksiy Goncharenko, juga memuat poin penting lain.
Di antaranya adalah penarikan pasukan Ukraina dari sebagian wilayah Donetsk yang saat ini mereka kuasai untuk menciptakan zona penyangga netral dan demiliterisasi.
Di sisi lain, Rusia diwajibkan berkomitmen untuk tidak melakukan serangan lagi di masa depan terhadap Ukraina.
Selain itu, sebagai upaya rekonstruksi, sebanyak $100 miliar atau sekitar Rp1.600 triliun aset Rusia yang dibekukan akan dialokasikan untuk membangun kembali Ukraina.