Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Bulgaria runtuh pada Kamis (11/12/2025) setelah gelombang protes yang dilakukan para demonstran dari kalangan Generasi Z.
Gen Z turun ke jalan untuk memprotes dugaan korupsi pemerintah serta mengkritik para elite yang dinilai mementingkan kepentingan pribadi, mengutip Wall Street Journal.
Bulgaria menjadi titik panas terbaru protes pemerintah yang dilakukan oleh Generasi Z.
Dalam beberapa bulan terakhir, protes kaum muda telah menggulingkan pemerintahan di Nepal dan Madagaskar.
Demonstrasi menentang hak istimewa yang dirasakan dimiliki elit politik juga memicu aksi massa di Indonesia dan Filipina.
Sementara di Tanzania, protes antipemerintah yang dipimpin kaum muda direspons dengan kekuatan pemerintah yang mematikan.
Pengunduran diri pemerintah koalisi Bulgaria, yang diumumkan Kamis oleh Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov, terjadi hanya beberapa minggu sebelum negara Balkan tersebut dijadwalkan bergabung dengan zona euro, serikat mata uang Uni Eropa.
Meski runtuhnya pemerintahan Bulgaria tidak akan menghentikan rencana peralihan dari lev ke euro pada 1 Januari, situasi ini memperpanjang krisis politik yang telah memicu tujuh pemilihan parlemen hanya dalam empat tahun terakhir.
Zhelyazkov mengambil alih kekuasaan pada Januari.
“Vox populi, vox dei,” kata Zhelyazkov di Parlemen pada Kamis, mengutip ungkapan Latin yang berarti “suara rakyat adalah suara Tuhan.”
“Kita harus bangkit untuk memenuhi tuntutan mereka. Dan tuntutan mereka adalah pengunduran diri pemerintah,” ujarnya.
Bagaimana Nasib Bulgaria Selanjutnya?
Baca juga: 10 Negara Termiskin di Eropa: Bulgaria Urutan Pertama
Berakhirnya kabinet pro-Uni Eropa pimpinan Zhelyazkov diperkirakan akan dilanjutkan dengan pemilihan umum sela dalam beberapa bulan ke depan, yang berpotensi membentuk ulang arah geopolitik negara tersebut.
Salah yang paling diuntungkan dari situasi ini adalah Presiden Rumen Radev, kepala negara terpilih sekaligus politisi paling populer di Bulgaria.
Ia diperkirakan akan membentuk partainya sendiri dan dapat mencalonkan diri dalam pemilihan parlemen berikutnya.