Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Upaya ASEAN untuk mengakhiri konflik antara Kamboja dengan Thailand menemui jalan buntu.
Pertemuan Luar Biasa Menteri Luar Negeri ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Senin (22/12/2025), gagal meyakinkan Thailand untuk menyepakati gencatan senjata segera.
Meski demikian, kedua negara secara prinsip setuju untuk kembali ke kesepakatan damai Kuala Lumpur yang ditandatangani pada 26 Oktober lalu, sembari menunggu hasil pertemuan Komite Perbatasan Umum (GBC) yang dijadwalkan berlangsung besok.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, selaku Ketua ASEAN, dalam pembukaan pertemuan tersebut memperingatkan bahwa eskalasi konflik ini tidak hanya mengancam hubungan bilateral, tetapi juga stabilitas kawasan dan kredibilitas ASEAN.
"Dalam dunia yang saling terhubung, guncangan keamanan di satu anggota ASEAN adalah masalah bagi seluruh ASEAN dan kekhawatiran global," tegas Mohamad, mengutip Khmer Times.
Ia mendesak agar penghentian permusuhan menjadi prioritas utama guna menjaga reputasi ASEAN sebagai organisasi regional yang sukses.
Laporan dari lokasi pertemuan menyebutkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan gencatan senjata disebabkan oleh syarat ketat yang diajukan oleh Bangkok.
Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, bersikeras bahwa Kamboja harus memenuhi tiga tuntutan.
Pertama, Kamboja harus menyatakan gencatan senjata terlebih dahulu,
Kemudian Kamboja harus mengakui sebagai pihak yang memulai konflik.
Serta meminta Kamboja untuk bekerja sama dalam upaya pembersihan ranjau darat.
Baca juga: Pertempuran Perbatasan Memakan Puluhan Korban, Thailand dan Kamboja Sepakat Bahas Gencatan Senjata
Di sisi lain, Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, meminta agar gencatan senjata dimulai efektif tengah malam tadi.
Namun, pihak Thailand menuntut agar permintaan tersebut disampaikan secara tertulis kepada mereka.
Dalam pernyataan resmi setelah pertemuan, para Menteri Luar Negeri ASEAN menyatakan "keprihatinan mendalam" atas terus berlanjutnya pertempuran yang telah menimbulkan korban jiwa signifikan, kerusakan infrastruktur sipil, serta pengungsian massal di kedua sisi perbatasan.
ASEAN mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri secara maksimal dan kembali ke jalur dialog.