Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –   Rencana kementerian pertahanan Jepang  membagikan buku putih pertahanan versi anak-anak ke sekolah dasar (SD) negeri sejak 2025 memicu perdebatan di kalangan dunia pendidikan Jepang. 

"Pendidikan keamanan tidak boleh disederhanakan menjadi persoalan kekuatan militer semata khususnya bagi pelajar SD dan lainnya," tegas Keiko Nakamura, wakil profesor dari Nagasaki University, baru-baru ini.

Menurutnya,  isu keamanan nasional memang penting dikenalkan sejak dini, namun harus disampaikan secara seimbang. 

Kebijakan membagikan buku putih pertahanan Jepang ini memperlihatkan perbedaan sikap tajam antar dewan pendidikan daerah, sekaligus memunculkan kekhawatiran para ahli soal risiko penyampaian sudut pandang keamanan yang sepihak kepada anak-anak.

Buku berjudul “Mudah Dipahami! Pertahanan Jepang – Buku Putih Pertahanan Pertama untuk Anak” disusun untuk siswa sekolah dasar. tingkat atas hingga pelajar SMA. 

Baca juga: Upah Naik tapi Hidup Makin Mahal, Prospek Kepuasan Konsumen Jepang Tidak Pasti

Isinya menjelaskan peran kementerian pertahanan dan Pasukan Bela Diri Jepang dengan bahasa sederhana. 

Versi cetak pertama kali diterbitkan pada 2024, setelah sebelumnya hanya tersedia di situs web anak-anak milik kementerian.

Buku setebal 22 halaman penuh warna ini memuat ilustrasi, foto, serta penjelasan tentang pentingnya daya tangkal pertahanan. 

Di dalamnya juga disebutkan secara eksplisit aktivitas militer China, Korea Utara, dan Rusia di sekitar Jepang, serta kebijakan keamanan terbaru seperti kemampuan serangan jarak jauh (stand-off) dan operasi di ranah antariksa serta siber, merujuk pada Strategi Keamanan Nasional yang disahkan kabinet pada akhir 2022.

Sikap Dewan Pendidikan Terbelah

Dalam survei yang dilakukan Mainichi Shimbun terhadap 47 dewan pendidikan prefektur, hanya 25 yang mengaku pernah diajak berkonsultasi oleh Kementerian Pertahanan terkait distribusi buku tersebut. Dari jumlah itu, hanya sekitar enam prefektur yang menyatakan menyetujui pendistribusian ke sekolah dasar.

Alasan persetujuan antara lain karena permintaan datang langsung dari pemerintah pusat. Namun, sebagian besar dewan pendidikan memilih menunda atau menyerahkan keputusan ke tingkat kota/kabupaten, dengan alasan tidak adanya permintaan resmi dari Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, atau menilai materi buku terlalu sulit bagi siswa sekolah dasar.

Kementerian Pertahanan mengakui bahwa buku hanya dibagikan ke wilayah yang telah mencapai kesepakatan. Untuk daerah yang menyerahkan keputusan ke pemerintah kota/kabupaten, kementerian menyatakan menghentikan upaya distribusi karena rumitnya koordinasi.

Kekhawatiran Akademisi