TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengklarifikasi pernyataan Gedung Putih tentang keinginan memiliki Greenland yang tidak boleh diartikan sebagai sinyal invasi militer.
Pulau yang merupakan wilayah otonom dari Kerajaan Denmark itu telah lama menjadi incaran Presiden AS Donald Trump, yang menggambarkannya sebagai wilayah strategis untuk memperluas pertahanan AS.
New York Times mengutip pernyataan pejabat AS yang mengatakan bahwa Rubio memberi tahu anggota parlemen di Kongres, selama pengarahan tertutup, bahwa Presiden Donald Trump berencana untuk membeli Greenland alih-alih menginvasinya.
Para pejabat menambahkan bahwa Trump telah meminta para pembantunya untuk memberikan rencana terbaru untuk mengakuisisi Greenland, dan mencatat bahwa presiden dari Partai Republik itu telah mengemukakan ide tersebut selama masa jabatan pertamanya.
Para pejabat mengatakan anggota parlemen AS menyampaikan kekhawatiran tentang niat Trump terhadap Greenland selama pengarahan kongres tentang Venezuela.
Sebelumnya, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang mengatakan AS dapat menggunakan kekuatan militer untuk memiliki Greenland.
"Presiden Trump dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu tetap menjadi pilihan yang tersedia bagi Panglima Tertinggi," kata juru bicara Gedung Putih Carolyn Levitt, Selasa (6/1/2026).
"Presiden Trump telah memperjelas bahwa penguasaan Greenland adalah prioritas keamanan nasional bagi Amerika Serikat, dan sangat penting untuk mencegah musuh-musuh kita di wilayah Arktik," tambahnya, dikutip dari Euro News.
Negara-negara Eropa Menentang Keinginan Trump
Pernyataan Gedung Putih muncul beberapa jam setelah para pemimpin Eropa mengeluarkan pernyataan bersama yang mendukung Denmark, yang telah menentang ambisi Trump untuk pulau Arktik tersebut.
Baca juga: Berhasil Taklukkan Venezuela, Trump Mulai Bahas Greenland, Gedung Putih: Militer Bakal Dikerahkan
Para pemimpin Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris yang bergabung dengan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dalam menegaskan kembali bahwa pulau Arktik yang strategis dan kaya mineral itu adalah milik rakyatnya.
"Greenland adalah milik rakyatnya," demikian pernyataan negara-negara itu, Selasa (6/1/2026).
"Adalah wewenang Denmark dan Greenland, dan hanya mereka, untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut Denmark dan Greenland."
Sementara Denmark berulang kali memperingatkan Trump agar berhenti mengeluarkan pernyataan ancaman terhadap kedaulatan negaranya.
"Saya harus mengatakan ini secara langsung kepada Amerika Serikat. Sama sekali tidak masuk akal untuk membicarakan tentang Amerika Serikat yang perlu mengambil alih Greenland. AS tidak berhak untuk mencaplok salah satu dari tiga negara di Kerajaan Denmark," tulis Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dalam sebuah pernyataan di X pada hari Minggu (4/1/2026).
Trump mengulangi pernyataannya pada akhir pekan bahwa AS "membutuhkan" Greenland karena alasan keamanan, yang mendorong Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen untuk memperingatkan bahwa serangan apa pun oleh AS akan berarti berakhirnya NATO.
Baca tanpa iklan