News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Polemik Kepemilikan Greenland

Warga AS Kompak Tolak Ambisi Trump Caplok Greenland, Khawatir Perang Baru Pecah

Penulis: Namira Yunia Lestanti
Editor: Wahyu Gilang Putranto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

DONALD TRUMP - Tangkapan layar YouTube TIME yang diambil pada Selasa (26/8/2025) memperlihatkan Presiden AS, Donald Trump saat menanggapi pertanyaan wartawan di Gedung Putih. Mayoritas warga AS menolak rencana Trump caplok Greenland, khawatir perang baru pecah, aliansi NATO terganggu, dan beban ekonomi makin berat.

Meski Trump menyebut Greenland penting bagi keamanan nasional dan kaya sumber daya mineral, publik AS menilai ancaman tersebut bersifat spekulatif dan tidak sebanding dengan risiko politik, ekonomi, serta militer yang harus ditanggung.

Ancaman tarif dagang terhadap negara-negara yang menolak ambisi tersebut juga dipandang dapat memicu perang dagang baru dan membebani ekonomi domestik.

Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh negara lain, tetapi juga konsumen dan pelaku usaha di dalam negeri AS, melalui kenaikan harga, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian pasar.

Kekhawatiran lain muncul terkait beban keuangan jangka panjang. Menguasai wilayah baru seperti Greenland berarti Amerika Serikat harus menanggung biaya pertahanan, infrastruktur, dan administrasi yang sangat besar.

Di mata publik, dana tersebut dinilai lebih mendesak untuk dialokasikan pada kebutuhan domestik, seperti kesehatan, pendidikan, dan pemulihan ekonomi, ketimbang ekspansi wilayah yang manfaat langsungnya belum jelas.

Secara politik, pencaplokan wilayah juga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini diklaim dijunjung AS, yakni penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional.

Banyak warga AS khawatir langkah tersebut akan memperkuat citra Amerika sebagai negara agresor, memicu sentimen anti-Amerika, serta memperlemah posisi moral Washington dalam mengkritik pelanggaran hukum internasional di tempat lain.

Bagi publik, dampak negatif berupa risiko perang, rusaknya aliansi, tekanan ekonomi, dan beban anggaran jauh lebih besar dibandingkan potensi keuntungan strategis yang ditawarkan.

(Tribunnews.com / Namira)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini