Ringkasan Berita:

• Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow di tengah upaya Rusia mempertahankan pangkalan militernya di Suriah.
• Pertemuan ini berlangsung setelah al-Sharaa menggulingkan Bashar al-Assad, sementara Moskow belum memastikan apakah akan menyetujui permintaan ekstradisi Assad.
• Rusia berupaya menjaga pengaruh militernya di Suriah, sementara al-Sharaa mengambil pendekatan pragmatis untuk menstabilkan negaranya dan menata ulang hubungan luar negeri.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow di tengah upaya Rusia mengamankan kehadiran militernya di Suriah.

Pertemuan ini berlangsung lebih dari setahun setelah al-Sharaa menggulingkan mantan presiden Bashar al-Assad, sekutu lama Moskow.

Dalam konferensi pers sebelum pertemuan, al-Sharaa menyampaikan terima kasih kepada Putin atas dukungan Rusia terhadap persatuan Suriah dan menyebut peran Moskow sebagai “bersejarah” dalam menjaga stabilitas kawasan.

Putin, pada kesempatan yang sama, menyatakan dukungannya terhadap upaya al-Sharaa dalam menstabilkan Suriah dan memuji kemajuan dalam “memulihkan integritas teritorial negara itu”.

Pertemuan ini berlangsung di tengah kekhawatiran Rusia atas masa depan pangkalan militernya di Suriah.

Selama lebih dari satu dekade, Moskow dan al-Sharaa berada di pihak berlawanan dalam perang saudara Suriah, yang membuat Rusia kini berupaya mempertahankan pengaruhnya pasca tumbangnya Bashar al-Assad.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan bahwa pembahasan mengenai “keberadaan pasukan Rusia di Suriah” menjadi agenda penting dalam pertemuan tersebut.

Saat ini, Rusia mempertahankan pasukannya di pangkalan udara Khmeimim dan pangkalan angkatan laut Tartous di pesisir Mediterania.

Awal pekan ini, Rusia dilaporkan menarik pasukannya dari Bandara Qamishli di wilayah timur laut Suriah yang dikuasai Kurdi.

Dengan penarikan tersebut, dua pangkalan di pesisir Mediterania kini menjadi satu-satunya pos militer Rusia di luar bekas wilayah Uni Soviet.

Koresponden Al-Monitor, Amberin Zaman, melaporkan adanya rekaman yang menunjukkan kondisi pangkalan Rusia yang ditinggalkan di Qamishli.

Langkah ini memicu spekulasi tentang penyusutan kehadiran militer Rusia di Suriah.

Secara historis, Suriah merupakan sekutu utama Moskow sejak era Perang Dingin, ketika Uni Soviet mendukung pemerintahan Hafez al-Assad dan kemudian Bashar al-Assad.

Namun, situasi berubah setelah Bashar al-Assad digulingkan pada akhir 2024.

Baca juga: Televisi Israel: Kejadian Luar Biasa, Tentara IDF Maling 250 Kambing dari Suriah 

Analis RUSI yang berbasis di London, Samuel Ramani, mengatakan Rusia khawatir akan munculnya pemerintahan Suriah yang bersikap anti-Moskow.

Meski demikian, Rusia juga terkejut dengan pendekatan pragmatis al-Sharaa yang tetap membuka ruang kerja sama.

Menurut Ramani, al-Sharaa berusaha menyeimbangkan hubungan luar negerinya di tengah dinamika global, termasuk kemungkinan perubahan kebijakan Amerika Serikat.

Ia menyebut Partai Republik AS cenderung lebih lunak terhadap hubungan Suriah–Rusia, sementara Partai Demokrat lebih berhati-hati.

Al-Sharaa sendiri menegaskan perlunya kerja sama dengan Rusia, meski ia juga meminta ekstradisi Bashar al-Assad, yang kini dilindungi Moskow.

Hingga kini, Kremlin belum mengindikasikan apakah akan menyetujui permintaan tersebut.

Di sisi lain, Rusia disebut ingin mempertahankan pengaruhnya di Suriah setelah kehilangan posisi strategis di kawasan lain.

Presiden Putin disebut sangat berkepentingan menjaga keberadaan militer Rusia di negara itu, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Sementara itu, pemerintah baru Suriah mulai mengalihkan kebijakan luar negerinya dengan membuka hubungan strategis dengan Amerika Serikat.

Upaya tersebut disertai gencatan senjata yang kini masih bertahan, meski situasi di lapangan tetap rapuh.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)