Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Malaysia melakukan pengetatan fiskal dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga negara, menyusul tekanan ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah.
Melalui keterangan resminya, Kementerian Keuangan melalui Sekretaris Jenderalnya, Johan Mahmood Merican, menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk meninjau ulang pengeluaran operasional tahun 2026.
Langkah ini diambil setelah Kantor Anggaran Nasional diminta untuk mengevaluasi kembali sisa belanja dalam APBN Malaysia tahun berjalan, seiring meningkatnya tekanan ekonomi akibat lonjakan harga energi dan biaya logistik yang mulai berdampak langsung pada perekonomian nasional.
Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal guna menjaga stabilitas keuangan negara di tengah ketidakpastian global.
Mengutip dari Free Malaysia Today, pemerintah sebelumnya hanya mengalokasikan sekitar 15 miliar ringgit Malaysia atau setara Rp 65 triliun (kurs 1 Ringgit Rp 4.390 ) untuk subsidi pada 2026.
Namun, akibat krisis energi global, kebutuhan subsidi diperkirakan melonjak tajam hingga 58,4 miliar ringgit Malaysia atau Rp 256 triliun sepanjang tahun.
Lonjakan ini dipicu oleh efek berantai konflik Iran dan terganggunya distribusi energi dunia, termasuk pembatasan di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital perdagangan minyak.
Bukan tanpa alasan, pasalnya lebih dari 80 persen pasokan minyak dan LNG yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke Asia, sehingga kawasan ini menjadi yang paling cepat merasakan dampaknya.
Malaysia, sebagai bagian dari Asia Tenggara, ikut terdampak melalui kenaikan harga energi dan logistik.
Kondisi tersebut lantas mendorong kenaikan harga minyak mentah secara signifikan, yang pada akhirnya meningkatkan beban keuangan negara, khususnya untuk subsidi energi.
Malaysia Pangkas Belanja Negara
Menghadapi tekanan tersebut, pemerintah Malaysia segera mengambil langkah efisiensi anggaran. Sejumlah kebijakan pemangkasan diberlakukan.
Termasuk menahan belanja untuk posisi yang belum terisi, mengurangi 10 persen pengeluaran untuk layanan, perlengkapan, dan aset, serta memangkas hingga 20 persen anggaran bagi badan hukum federal dan perusahaan milik pemerintah.
Baca juga: Efek Krisis BBM, Penjualan Kendaraan Listrik Eropa Pecahkan Rekor Tertinggi
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengendalian belanja negara agar tetap stabil di tengah gejolak ekonomi global.
Seluruh kementerian, departemen, dan lembaga pemerintah diminta untuk menyusun ulang rencana anggaran mereka dan menyerahkannya paling lambat 15 Mei.
Pemerintah menilai, penyesuaian ini tidak dapat dihindari mengingat tekanan eksternal yang semakin kuat.