Baca tanpa iklan
Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Kebijakan terhadap warga negara asing kembali menjadi salah satu isu utama dalam pemilihan anggota DPR Jepang.
Bahkan, sebuah partai politik ingin membatasi agar jumlah orang asing di masing-masing daerah maksimal hanya boleh 5 persen saja dari populasi di Jepang nantinya.
Media Jepang menyoroti perbedaan tajam sikap partai-partai politik, apakah akan memperketat aturan (厳格化・規制) atau mendorong masyarakat hidup berdampingan (外国人共生社会).
Dalam liputan khusus perbandingan kebijakan sekali lihat” yang disiarkan Nippon Television Network Senin (2/2/2026) melalui program news every, kebijakan orang asing disebut telah menjadi sorotan sejak pemilu Dewan Penasihat tahun lalu dan kini kembali mengemuka sebagai salah satu isu strategis nasional.
Baca juga: Petugas Pemadam Kebakaran Jepang Dipecat usai Ketahuan Mengemudi dalam Kondisi Mabuk
Dua Kutub Besar Kebijakan
Berdasarkan janji kampanye dan dokumen resmi, pandangan partai-partai besar terbagi ke dalam dua kelompok.
Kelompok pertama menekankan pengetatan dan pembatasan, yang mencakup Partai Demokrat Liberal (LDP), Nippon Ishin no Kai, serta sejumlah partai konservatif lainnya. Partai-partai ini menekankan pentingnya penegakan aturan secara ketat terhadap warga asing.
Sebaliknya, kelompok kedua menekankan koeksistensi dan perlindungan hak, yang didorong oleh partai-partai berhaluan tengah hingga kiri seperti Partai Komunis Jepang, Reiwa Shinsengumi, dan Partai Sosial Demokrat.
Usulan Pengetatan Aturan
Partai-partai yang mendorong pengetatan mengusulkan langkah-langkah seperti:
Penindakan tegas terhadap overstay dan pelanggaran izin tinggal
Pengetatan pemeriksaan status izin tinggal
Peninjauan ulang dan pengetatan proses naturalisasi (kewarganegaraan Jepang).
Pembatasan jumlah warga asing yang diterima
Nippon Ishin no Kai, misalnya, mengusulkan penetapan batas persentase warga asing dan perumusan strategi kependudukan nasional.
Sementara partai lain mengusulkan pembatasan warga asing hingga maksimal 5 persen dari populasi di tingkat kota/kabupaten.