TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus Jeffrey Epstein sebenarnya bukan cerita baru dalam lanskap hukum dan politik Amerika Serikat.

Nama Epstein telah menjadi simbol skandal besar sejak ia kembali ditangkap pada 2019 atas tuduhan perdagangan seks anak, sebelum akhirnya ditemukan tewas di dalam sel tahanan.

Sejak saat itu, publik mengetahui bahwa aparat penegak hukum AS mengantongi tumpukan besar dokumen, bukti, dan catatan yang berkaitan dengan jaringan Epstein.

Apa isi file-file tersebut?

Dokumen yang kini dikenal sebagai Epstein Files pada dasarnya merupakan kumpulan bahan penyelidikan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun.

Isinya mencakup laporan investigasi, email, buku alamat, catatan penerbangan, foto, hingga dokumen keuangan.

Artinya, secara substansi dokumen ini bukan sesuatu yang baru dibuat belakangan, melainkan arsip lama yang lama tersimpan dan sebagian besar tertutup dari publik.

Sebagian kecil dari dokumen tersebut sebenarnya sudah mulai beredar sejak proses hukum Epstein dan kaki tangannya berjalan. Dalam beberapa persidangan, terutama kasus Ghislaine Maxwell, sejumlah dokumen dibuka di pengadilan atau dikutip media. Namun, yang dibuka kala itu sangat terbatas, terpotong, dan sering kali masih disegel demi alasan hukum dan perlindungan korban.

Karena rilisnya parsial dan sporadis, publik global belum melihat gambaran utuh soal jaringan Epstein. Informasi yang muncul lebih sering berupa potongan nama, spekulasi hubungan, atau bocoran yang sulit diverifikasi.

Akibatnya, isu ini sempat tenggelam, muncul sesaat, lalu mereda kembali dalam siklus pemberitaan.

Situasi berubah ketika tekanan politik dan publik di Amerika Serikat meningkat. Banyak anggota parlemen dan kelompok pembela korban menilai negara terlalu tertutup dalam menangani dokumen Epstein.

Mereka mendorong transparansi penuh dengan alasan kepentingan publik, mengingat kasus ini diduga melibatkan orang-orang berpengaruh lintas sektor dan negara.

Keputusan Kongres di Akhir 2025

Puncaknya terjadi ketika Kongres AS mengesahkan Epstein Files Transparency Act pada akhir 2025.

Undang-undang ini secara eksplisit memerintahkan Departemen Kehakiman AS untuk membuka arsip Epstein kepada publik, dengan pengecualian terbatas demi melindungi identitas korban dan aspek hukum tertentu. Ini menjadi titik balik utama dalam perjalanan dokumen tersebut.