TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Inggris dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk memperkenalkan undang-undang guna menghapus Andrew Mountbatten-Windsor dari garis suksesi kerajaan.

Wacana ini mencuat di tengah kegemparan publik menyusul penangkapannya terkait pengungkapan dokumen baru Amerika Serikat (AS) mengenai terpidana pelanggar seks, Jeffrey Epstein.

Menurut laporan BBC, pemerintah bermaksud mengajukan proposal yang akan mencegah Andrew, sebagaimana nama resminya saat ini, untuk pernah menjadi raja.

Ia merupakan adik dari King Charles III dan sebelumnya dikenal sebagai Pangeran Andrew.

Andrew, 66 tahun, ditangkap oleh Kepolisian Lembah Thames pada Kamis (19/2/2026) atas dugaan pelanggaran di kantor publik, menyusul pengungkapan terbaru dalam dokumen AS terkait Epstein yang meninggal di sel penjara pada 2019.

Ia dibebaskan 11 jam kemudian dan membantah melakukan kesalahan.

Asisten Kepala Polisi Oliver Wright menyatakan bahwa setelah penilaian menyeluruh, penyelidikan resmi kini telah dibuka atas tuduhan tersebut.

Tekanan politik pun meningkat.

Ed Davey, pemimpin Partai Demokrat Liberal, mengatakan status Andrew dalam garis suksesi perlu dipertimbangkan parlemen pada waktu yang tepat.

“Monarki tentu ingin memastikan dia tidak akan pernah bisa menjadi raja,” ujarnya.

Sementara itu, Stephen Flynn, pemimpin Westminster dari Partai Nasional Skotlandia (SNP), mengatakan kepada The Sun bahwa publik akan marah jika seseorang yang pernah berbohong tentang hubungannya dengan Epstein tetap berada di jalur menjadi kepala negara.

Baca juga: Pangeran Andew Ditangkap Buntut Dugaan Punya Hubungan dengan Jeffrey Epstein

Dari kubu Konservatif, Andrew Bowie menyatakan bahwa jika Andrew dinyatakan bersalah, parlemen berhak bertindak untuk menghapusnya dari garis suksesi.

Sebuah jajak pendapat oleh YouGov yang diterbitkan Jumat menunjukkan 82 persen warga Inggris percaya Mountbatten-Windsor harus dihapus sepenuhnya dari garis suksesi kerajaan, sementara hanya 6 persen yang menyatakan ia sebaiknya tetap dipertahankan.

Secara historis, perubahan garis suksesi terakhir dilakukan melalui Succession to the Crown Act 2013, yang memungkinkan individu yang sebelumnya dikecualikan karena menikahi seorang Katolik untuk kembali masuk dalam garis suksesi.