Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, JEPANG – Sekitar 60 persen warga asing yang tinggal di Prefektur Saitama menyatakan ingin menetap dalam jangka panjang. Hal itu terungkap dalam survei kesadaran yang dilakukan pemerintah prefektur tersebut dan dirilis, Jumat (6/3/2026).

Hasil survei menunjukkan 59,9 persen responden menyatakan ingin tinggal selamanya di Saitama.

Jika digabung dengan mereka yang ingin tinggal 2–5 tahun atau 6–10 tahun, sekitar 84 persen responden menyatakan ingin terus menetap di prefektur tersebut.

Dari total responden, 61 orang di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia.

Baca juga: Mengapa Prefektur Miyazaki Menjadi Produsen Wagyu Terbesar di Jepang?

Tingkat kepuasan hidup tinggi

Survei yang dilakukan Divisi Urusan Internasional Pemerintah Prefektur Saitama juga menunjukkan tingkat kepuasan hidup warga asing cukup tinggi.

Lebih dari 90 persen responden menyatakan puas atau cukup puas dengan kehidupan mereka di Saitama.

Alasan utama kepuasan tersebut antara lain tingkat keamanan yang baik dan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali (69,5 persen), serta kemudahan memahami budaya dan kebiasaan masyarakat Jepang (52,5 persen).

Survei ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kehidupan warga asing sekaligus mengidentifikasi kebutuhan mereka terhadap layanan pemerintah daerah.

Masih ada sejumlah tantangan

Meski tingkat kepuasan tinggi, survei juga mencatat beberapa tantangan yang masih dirasakan warga asing.

Sebagian responden menilai layanan informasi multibahasa masih terbatas, dukungan pembelajaran bahasa Jepang perlu ditingkatkan, serta masih terdapat diskriminasi terhadap warga asing.

Dalam kategori alasan ketidakpuasan, 39,3 persen responden menyebut diskriminasi terhadap orang asing sebagai masalah utama.

Saat ditanya mengenai layanan yang diharapkan dari pemerintah prefektur, responden paling banyak menginginkan penyediaan informasi dan layanan konsultasi dalam berbagai bahasa (34,1 persen).

Selanjutnya adalah dukungan pembelajaran bahasa Jepang (31,4 persen), peningkatan layanan kesejahteraan sosial (31,2 persen), serta upaya mengurangi diskriminasi terhadap warga asing (30,9 persen).