TRIBUNNEWS.COM - Hubungan antara Korea Utara dan Iran kembali disorot.

Pemerintah Korea Utara menyatakan menghormati keputusan Iran yang menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru negara tersebut.

Pyongyang juga mengecam keras serangan militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Dilansir dari Al Jazeera, Rabu (11/3/2026), pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara melalui laporan Kantor Berita Pusat Korea atau Korean Central News Agency (KCNA).

Juru bicara tersebut mengatakan Pyongyang menghormati keputusan rakyat Iran setelah Majelis Pakar memilih Mojtaba Khamenei untuk menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan udara AS-Israel pada 28 Februari lalu.

“Kami menghormati hak dan pilihan rakyat Iran untuk memilih pemimpin tertinggi mereka,” kata juru bicara tersebut seperti dikutip KCNA.

Selain menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan baru Iran, Korea Utara juga mengutuk serangan militer yang dilancarkan Washington dan Tel Aviv terhadap Teheran.

Menurut Pyongyang, serangan tersebut merusak fondasi perdamaian dan keamanan kawasan serta memperburuk ketidakstabilan global.

“Kami menyampaikan keprihatinan serius dan mengecam keras agresi Amerika Serikat dan Israel yang melancarkan serangan militer ilegal terhadap Iran,” ujar juru bicara tersebut.

Korea Utara juga menilai serangan tersebut melanggar sistem politik serta integritas wilayah Iran dan harus ditolak oleh masyarakat internasional.

Baca juga: Dubes Iran Untuk PBB: Israel Bunuh Empat Diplomat Senior di Hotel Ramada Beirut

Konflik di Timur Tengah sendiri semakin meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026.

Serangan tersebut memicu balasan dari Iran berupa peluncuran rudal dan drone ke wilayah Israel serta negara-negara Teluk yang menampung pangkalan militer AS.

Di tengah meningkatnya ketegangan global, hubungan antara Pyongyang dan Teheran juga kembali disorot.

Kedua negara selama beberapa dekade dikenal memiliki hubungan erat serta sama-sama menentang kebijakan Amerika Serikat.