“Saatnya meredakan konflik di Sudan dan memastikan perlindungan bagi warga sipil, tenaga kesehatan, serta pekerja kemanusiaan,” katanya. 

 Konflik di Sudan berakar dari sejarah panjang ketidakstabilan politik sejak kemerdekaan, termasuk perang saudara dan konflik di wilayah Darfur.

Ketimpangan ekonomi, konflik etnis, serta lemahnya pemerintahan sipil membuat militer terus memegang peran dominan dalam kekuasaan.

Pada 2019, presiden lama Omar al-Bashir digulingkan oleh gelombang protes rakyat.

Namun, harapan menuju demokrasi gagal setelah militer kembali melakukan kudeta pada 2021.

Dua kekuatan utama kemudian muncul: tentara Sudan yang dipimpin Abdel Fattah al-Burhan dan pasukan paramiliter RSF di bawah Mohamed Hamdan Dagalo.

Perang pecah pada April 2023 akibat perebutan kekuasaan, terutama soal integrasi RSF ke dalam militer.

Konflik ini berkembang menjadi krisis kemanusiaan besar, menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa jutaan warga mengungsi, sekaligus menghancurkan layanan dasar seperti kesehatan. (aljazeera)