Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Korea Selatan tengah menyiapkan kebijakan pembatasan kendaraan dinas dengan sistem ganjil-genap sebagai respons atas krisis bahan bakar minyak (BBM) global yang kian memburuk.
Langkah ini dipicu oleh lonjakan harga energi dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Pasca AS dan Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Iran hingga menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pada 28 Februari lalu, Garda Revolusi Iran (IRGC) mulai memperketat jalur perdagangan minyak dunia Selat Hormuz.
Pada awalnya, pembatasan hanya dilakukan untuk memukul balik serangan AS, namun gangguan pada jalur ini membuat distribusi energi global terganggu.
Penutupan jalur tersebut menyebabkan pasokan minyak tersendat dan harga energi melonjak drastis. Dampaknya langsung dirasakan negara-negara Asia yang sangat bergantung pada impor energi, termasuk Korea Selatan.
Mengantisipasi dampak krisis BBM yang kian mencekik, Pemerintah Korea Selatan kini memberlakukan kebijakan tersebut ganjil genap mulai 6 April, jika status peringatan keamanan pasokan minyak nasional dinaikkan ke level tiga.
Sistem baru ini akan menggantikan skema rotasi lima hari yang saat ini masih berlaku di lembaga publik.
Dalam skema ganjil-genap, kendaraan dinas hanya diizinkan beroperasi berdasarkan nomor pelat pada hari tertentu.
Artinya, kendaraan dengan pelat nomor ganjil hanya dapat digunakan pada tanggal ganjil, begitu pula sebaliknya. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar secara signifikan.
Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa penerapan aturan tersebut memerlukan persiapan matang.
Hal ini karena potensi gangguan terhadap aktivitas pegawai negeri, terutama dalam mobilitas harian dari dan ke tempat kerja. Hingga kini, keputusan final masih dalam tahap pertimbangan.
Sebelumnya, pemerintah telah memperketat sistem rotasi kendaraan lima hari dengan penegakan aturan yang lebih tegas.
Sanksi mulai diberlakukan bagi pelanggaran berulang, bahkan cakupan kendaraan diperluas hingga mencakup mobil kompak dan hibrida.
Baca juga: Asia Tercekik Krisis BBM! 7 Negara Lumpuh Imbas Perang Iran, Bagaimana Nasib Indonesia?
Negara Asia Lain Ambil Langkah Serupa
Tidak hanya Korea Selatan, sejumlah negara di Asia juga mulai menerapkan kebijakan darurat untuk menghemat energi.
Di Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara mulai 15 April.