Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1.500 pada Jumat (3/4/2026).
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menawarkan keahlian Ukraina dalam menangani kebebasan navigasi di Laut Hitam kepada negara-negara yang mempertimbangkan cara menjaga Selat Hormuz tetap terbuka di tengah konflik di Timur Tengah.
Dalam pidato video malamnya, ia mengatakan Menteri Luar Negeri, Andrii Sybiha, telah berpartisipasi dalam pertemuan virtual yang membahas pembukaan kembali Selat Hormuz, yang dihadiri oleh sekitar 40 negara.
"Kami terus bekerja sama dengan negara-negara yang saat ini diserang oleh rezim Iran. Kesepakatan baru telah tercapai, dan Ukraina akan memiliki kehadiran yang lebih besar dalam format keamanan baru. Ini tentu akan memperkuat potensi ekspor dan kemampuan pertahanan Ukraina," katanya, Kamis (2/4/2026).
Presiden Ukraina menekankan bahwa militernya memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh mitranya di Timur Tengah untuk mengatasi situasi keamanan di Selat Hormuz.
“Ukraina memiliki keahlian yang relevan mengenai jalur perairan laut, serta pertahanan dan pembukaan kembali lalu lintas maritim,” katanya.
“Jika mitra (kami) siap bertindak, kami akan mempertimbangkan bagaimana kami dapat memperkuat mereka, bagaimana kami dapat menerapkan keahlian, pengetahuan, dan potensi teknologi kami," tambahnya.
Zelenskyy mengatakan mustahil untuk menjamin keamanan tanpa bantuan Ukraina.
"Saat ini mustahil untuk membayangkan keamanan sejati tanpa Ukraina," ujarnya, seperti diberitakan Pravda.
Baca juga: Rusia: Moskow Tak Berbagi Data Intelijen dengan Teheran di Tengah Konflik Panas AS-Israel Vs Iran
Berita Terbaru Perang Rusia dan Ukraina
Perang antara Rusia dan Ukraina meletus pada 24 Februari 2022 setelah Moskow melancarkan invasi militer besar-besaran ke sejumlah wilayah Ukraina. Serangan ini menjadi puncak dari ketegangan yang telah berlangsung lama antara kedua negara.
Akar konflik bermula sejak runtuhnya Uni Soviet, ketika Ukraina mulai mempererat hubungan dengan negara-negara Barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Langkah tersebut memicu kekhawatiran Rusia karena dinilai mengancam pengaruhnya di kawasan.
Ketegangan kian meningkat pada 2014 melalui peristiwa Revolusi Maidan di Kyiv yang mendorong Ukraina semakin condong ke Barat. Menanggapi hal itu, Rusia mencaplok wilayah Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di wilayah Donbas antara militer Ukraina dan kelompok separatis yang diduga mendapat dukungan Moskow.
Situasi tersebut berkembang menjadi invasi penuh pada 2022 setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer. Rusia menyatakan langkah ini bertujuan melindungi warga berbahasa Rusia di Donbas sekaligus menahan perluasan NATO.
Tindakan tersebut memicu kecaman luas dari dunia internasional. Negara-negara Barat menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia serta memberikan bantuan militer dan finansial kepada Ukraina. Hingga kini, konflik ini masih menjadi salah satu krisis global terbesar dengan dampak luas di berbagai sektor.
Di sisi lain, Amerika Serikat turut berperan dalam upaya mediasi damai antara kedua pihak. Namun, proses tersebut sempat terganggu oleh keterlibatan AS dalam ketegangan dengan Iran yang mengalihkan sebagian fokus dari penyelesaian konflik Ukraina.