Ringkasan Berita:

• Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer Anton Aliabbas menyoroti insiden serangan yang melukai prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon Selatan.
• Ia menilai pemerintah Indonesia perlu mendorong Dewan Keamanan PBB meninjau ulang mandat misi tersebut, karena eskalasi konflik Israel–Lebanon–Iran telah mengubah kawasan dari zona gencatan senjata menjadi medan perang aktif.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) sekaligus pengamat militer Anton Aliabbas menyoroti insiden serangan yang melukai sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon Selatan.

Anton menilai, pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah strategis di level internasional dengan mengajak negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk meninjau ulang mandat misi tersebut.

Menurut Anton, eskalasi konflik yang terjadi antara Israel, Lebanon, dan Iran saat ini telah mengubah status kawasan tersebut dari wilayah gencatan senjata menjadi wilayah perang aktif.

Hal itu disampaikan Anton saat sesi wawancara khusus dengan Tribunnews, Jumat (10/4/2026).

"UNIFIL ini adalah penjaga perdamaian atau peacekeeper. Mereka menjalankan mandat PBB untuk menjaga kawasan perdamaian di mana terjadi gencatan senjata," kata Anton Aliabbas.

Ia menambahkan, sejak ketegangan meningkat, eskalasi di Lebanon Selatan sudah sangat luar biasa sehingga secara otomatis mandat perdamaian tersebut dirasa mulai kehilangan relevansi di lapangan.

"Secara mandat, itu sebenarnya sudah hilang karena kawasan itu sudah jadi medan perang. Padahal peacekeeper hadir untuk menjaga gencatan senjata, bukan berada di tengah perang terbuka," ucapnya.

Anton juga menegaskan bahwa serangan Israel terhadap markas UNIFIL bukanlah sebuah ketidaksengajaan, melainkan sebuah tindakan dengan intensi tertentu.

"Bagi saya serangan itu sudah tahu bahwa itu adalah markas UNIFIL, di situ ada bendera PBB. Ini seperti Israel sedang 'mengetes' sejauh mana respons Indonesia dan dunia internasional," tegas Anton.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah Indonesia untuk bersikap lebih keras secara bilateral terhadap Israel atas insiden yang membahayakan nyawa prajurit TNI tersebut.

Langkah ini dianggap penting guna menjaga wibawa politik internasional Indonesia di mata dunia, khususnya dalam menyikapi pelanggaran terhadap hukum internasional yang melibatkan pasukan perdamaian.