TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Iran pada Minggu dini hari WIB (12/4/2026) menyatakan bahwa negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang enam minggu telah berakhir untuk sementara waktu.

Adapun serangkaian pembicaraan tersebut diselenggarakan di Pakistan.

Pertemuan tatap muka antara delegasi AS dan Iran di Islamabad ini merupakan yang pertama kalinya terjadi dalam lebih dari satu dekade, sekaligus menjadi diskusi tingkat tertinggi sejak Revolusi Islam 1979. 

Hasil dari negosiasi ini berpotensi menentukan nasib gencatan senjata rapuh yang baru berjalan dua minggu, serta pembukaan kembali Selat Hormuz.

Jalur yang melayani sekitar 20 persen pasokan energi global tersebut telah diblokir oleh Iran sejak perang dimulai, yang memicu lonjakan tajam harga minyak dunia.

Melalui sebuah unggahan di platform X (sebelumnya Twitter), Pemerintah Iran menyebutkan bahwa setelah 14 jam, pembicaraan diselesaikan dan para ahli teknis dari kedua belah pihak akan bertukar dokumen.

"Negosiasi akan terus berlanjut terlepas dari beberapa perbedaan yang masih ada," tambah unggahan tersebut.

Pihak Iran sendiri tak merinci kapan diskusi akan dimulai kembali di Pakistan.

Namun, pemerintah Iran mengatakan pembicaraan akan diteruskan kembali di Pakistan setelah rehat pada hari Minggu.

"Atas usulan Pakistan dan dengan persetujuan dari tim negosiasi Iran dan AS, pembicaraan yang dimediasi oleh Pakistan akan dilanjutkan ke putaran berikutnya setelah jeda pada hari Minggu." tulis pihak pemerintah Iran

Berdasarkan sumber dari pihak mediator Pakistan, Wakil Presiden AS JD Vance, utusan khusus Steve Witkoff, dan menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner menjadi perwakilan Negeri Paman Sam dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, Iran diwakili oleh Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf serta Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi.

Baca juga: Sikap Hati-hati Presiden Prabowo Terkait Konflik Iran vs AS-Israel

Mereka berdiskusi selama dua jam sebelum beristirahat.

Hingga saat ini, pemerintahan Trump belum memberikan komentar resmi mengenai penyelesaian negosiasi maupun perbedaan pendapat yang tersisa.