Baca tanpa iklan
Janji pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat konflik belum terlihat realisasinya di lapangan.
Sebaliknya, sumber daya lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fasilitas militer.
Ketimpangan ini memicu kritik dari berbagai pihak di komunitas internasional.
Al Jazeera dalam laporannya menyebut perluasan tersebut menciptakan “zona penyangga” baru yang secara langsung mengurangi ruang hidup warga sipil.
“Zona ini mempersempit wilayah yang dapat dihuni dan membatasi pergerakan penduduk,” tulis laporan tersebut.
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan sejumlah lembaga hak asasi manusia juga telah mengeluarkan peringatan keras.
Mereka menilai perubahan struktur fisik wilayah pendudukan dapat melanggar hukum internasional.
“Perubahan demografi dan pembangunan permanen di wilayah pendudukan adalah tindakan yang dilarang,” ujar seorang pejabat PBB dalam pernyataan resminya.
Namun, hingga kini pembangunan terus berlangsung tanpa adanya tanda perlambatan.
Desakan gencatan senjata permanen dari Dewan Keamanan belum mampu menghentikan aktivitas tersebut.
Baca juga: Janji Miliaran Dolar Menguap, Rencana Trump Bangun Gaza Terancam Gagal Total
Situasi ini semakin memperumit upaya diplomasi yang tengah berjalan.
Sejumlah negara mediator berusaha menjaga peluang negosiasi tetap terbuka.
Namun di lapangan, pembangunan militer terus bergerak cepat.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa solusi dua negara akan semakin sulit diwujudkan.
Banyak pengamat menilai bahwa perubahan fisik wilayah secara permanen dapat mengubah peta politik di masa depan.