Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden AS, Donald Trump, tengah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap negara-negara anggota aliansi pakta pertahanan NATO dengan mengelompokkan mereka ke dalam kategori “baik” dan “nakal”.
Pengelompokan tersebut didasarkan pada sejauh mana masing-masing negara mendukung operasi militer maupun kebijakan strategis Washington terkait konflik dengan Iran.
Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa tekanan AS tidak hanya ditujukan kepada Teheran.
Tetapi juga sebagai upaya politik untuk mendorong negara-negara NATO meningkatkan kontribusi, baik dalam bentuk dukungan militer, logistik, maupun pendanaan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth telah menegaskan bahwa sekutu yang dianggap “teladan” akan mendapatkan perlakuan khusus.
Berupa penambahan pasukan AS di wilayah mereka, akses kerja sama militer yang lebih luas, serta dukungan strategis tambahan dari Washington.
Adapun daftar Polandia, Jerman, serta negara-negara Baltik disebut sebagai contoh negara baik karena dinilai aktif meningkatkan anggaran pertahanan dan mendukung kebijakan Amerika Serikat.
Sebaliknya, negara yang tidak memenuhi ekspektasi berpotensi menghadapi konsekuensi sanksi.
Meski hingga kini belum ada rincian resmi terkait bentuk sanksi yang akan diterapkan.
Namun mengutip dari Politico, AS kemungkinan akan memberlakukan pengurangan kehadiran militer, pembatasan latihan bersama, hingga penurunan kerja sama pertahanan.
"Sekutu yang masih gagal menjalankan perannya dalam pertahanan bersama akan menghadapi konsekuensi," tegas Menteri Perang AS Pete Hegseth..
Perbedaan Sikap NATO Picu Langkah AS
Adapun langkah ini diberlakukan AS sebagai respons atas ketidaksamaan dukungan dari negara-negara aliansi terhadap kebijakan Washington.
Pemerintah AS menilai ketidaksamaan dukungan dari sekutu telah menciptakan ketidakseimbangan kontribusi dalam aliansi.
Baca juga: Amerika Ulangi Kesalahan Sejarah, Perang Iran Picu Murka Eropa
Sejumlah sumber diplomatik menyebut, beberapa negara Eropa memilih menolak atau menunda dukungan, baik dalam bentuk militer maupun logistik.
Sikap ini dipandang Washington sebagai kurangnya komitmen terhadap kepentingan bersama, terutama dalam situasi krisis yang membutuhkan respons kolektif.