Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perang antara Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1531 pada Senin (4/5/2026).
Ukraina melancarkan serangan ke sejumlah target minyak milik Rusia pada Minggu, termasuk pelabuhan Primorsk di Laut Baltik.
Serangan drone pada malam hari memicu kebakaran di pelabuhan yang dioperasikan perusahaan minyak negara Transneft tersebut.
Pelabuhan ini memiliki kapasitas besar hingga ratusan ribu barel per hari dan berada lebih dari 1.000 km dari wilayah Ukraina, dekat perbatasan Rusia–Finlandia serta kota St. Petersburg.
Presiden Volodymyr Zelenskyy mengatakan bahwa dalam operasi tersebut, pasukannya juga menargetkan kapal perang jenis korvet rudal berpemandu Karakurt, kapal patroli, serta kapal tanker yang diduga bagian dari “armada bayangan” Rusia yang digunakan untuk menghindari sanksi Barat.
Ia mengklaim salah satu kapal pembawa rudal Kalibr berhasil dilumpuhkan.
Selain itu, Ukraina juga menyerang dua kapal tanker lain di dekat pelabuhan Novorossiysk di Laut Hitam.
Serangan ini disebut sebagai bagian dari upaya Ukraina untuk mengganggu jalur ekspor energi Rusia sekaligus menekan kemampuan logistik dan militernya di tengah konflik yang masih berlangsung.
Rusia Tuduh AS Langgar Kekebalan dengan “Naturalisasi Paksa” Anak Diplomat
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, melontarkan tudingan serius terhadap Amerika Serikat.
Dalam sebuah opini yang dirilis pada Senin, ia menyebut Kementerian Luar Negeri AS telah melanggar hukum federal sekaligus norma diplomatik internasional dengan secara sepihak memberikan kewarganegaraan Amerika kepada anak-anak staf konsuler Rusia—tanpa opsi penolakan.
Menurut Zakharova, praktik tersebut tidak hanya kontroversial secara hukum, tetapi juga berpotensi merusak prinsip-prinsip dasar hubungan diplomatik.
Baca juga: Drone Ukraina Serang Kilang Rusia, Laut Hitam Tercemar, 13.000 Meter Kubik Limbah Dibersihkan
“Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut kedaulatan dan perlindungan terhadap diplomat,” ujarnya, menyoroti implikasi yang lebih luas dari kebijakan tersebut, Minggu (3/5/2026).
Ia juga mengaitkan langkah ini dengan dinamika politik dalam negeri AS, khususnya kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Zakharova menilai kebijakan tersebut justru bertentangan dengan upaya Trump yang selama ini ingin membatasi pemberian kewarganegaraan berdasarkan kelahiran.
“Ini seperti pukulan balik terhadap kebijakan mereka sendiri,” tulisnya.
Lebih lanjut, Zakharova mengklaim praktik ini telah dimulai sejak 2023 pada masa pemerintahan Joe Biden. Ia bahkan menyindir bahwa kebijakan tersebut seolah sengaja dirancang untuk memperumit posisi politik Trump di kemudian hari.