TRIBUNNEWS.COM - Ketika Presiden AS Donald Trump tiba-tiba menghentikan Project Freedom atau “Proyek Kebebasan”, Selasa (5/5/2026), yang bertujuan mengawal kapal-kapal komersial melalui Selat Hormuz, ia mengatakan keputusan itu diambil untuk melancarkan negosiasi dengan Iran atas permintaan Pakistan dan sejumlah negara lain.

Namun, perkembangan terbaru menunjukkan proyek tersebut dihentikan karena sekutu AS di Teluk, yakni Arab Saudi dan Kuwait, menolak mengizinkan pesawat tempur Amerika menggunakan pangkalan atau wilayah udara mereka dalam operasi tersebut.

Hambatan itu, kini disebut telah teratasi setelah Presiden AS dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, pemimpin de facto Arab Saudi, menyelesaikan masalah tersebut dalam percakapan telepon pada Rabu (6/5/2026) malam, menurut laporan The Wall Street Journal dan The Financial Times.

Hal ini membuka jalan bagi pemerintahan Trump untuk memulai kembali operasi pengawalan kapal-kapal komersial dengan dukungan angkatan laut dan udara.

Namun, belum jelas apakah dan kapan hal itu akan dilakukan, meskipun para pejabat Pentagon dalam wawancara dengan WSJ memperkirakan operasi dapat dimulai paling cepat pekan ini.

Politisi Iran Ebrahim Azizi tampaknya memperingatkan AS agar tidak memulai kembali operasi tersebut melalui ancaman terselubung pada Kamis.

“Mengulangi kesalahan yang sama berulang kali tidak akan memberi Anda jawaban yang berbeda; hanya jawaban yang lebih keras,” tulis Azizi di X.

“Hormati rezim maritim Iran yang baru.”

Mengapa Arab Saudi Awalnya Menolak Meminjamkan Wilayah Udaranya

Menurut seorang sumber yang memberi pengarahan kepada Financial Times, kehati-hatian Arab Saudi mencerminkan keinginan negara itu untuk mengakhiri perang Iran secara permanen guna mencegah serangan balasan Iran terhadap negara-negara tetangganya di Teluk.

Arab Saudi menilai, Proyek Kebebasan Trump sebagai eskalasi yang tidak perlu dan kurang dipikirkan matang, menurut sumber tersebut.

Laporan itu juga menyebut Arab Saudi frustrasi terhadap penanganan perang yang dianggap tidak menentu, sehingga negara-negara Timur Tengah, terutama Uni Emirat Arab (UEA), harus menanggung dampak serangan balasan Iran.

Arab Saudi, sebagai penandatangan Perjanjian Abraham, awalnya melihat keuntungan dari agresi AS dan Israel terhadap Iran.

Baca juga: Trump Hentikan Sementara Project Freedom, Harga Minyak Turun

Namun kini, Arab Saudi khawatir terhadap ketidakpastian dan kurangnya tujuan yang jelas dari Trump.

Sumber-sumber juga mengatakan kepada FT bahwa ancaman Trump untuk menyerang infrastruktur sipil dan menghancurkan seluruh pembangkit listrik Iran membuat Arab Saudi khawatir karena berpotensi memicu respons Iran yang lebih besar.

Kerajaan tersebut, kini bergabung dengan negara-negara Arab lainnya dalam memperingatkan Trump agar tidak melanjutkan perang dan mendesak AS mencari solusi diplomatik.