Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump tengah menyiapkan skenario operasi militer baru untuk menghadapi kemungkinan runtuhnya gencatan senjata dengan Iran.
Informasi ini mencuat usai dua pejabat AS yang mengetahui pembahasan internal pemerintahan mengungkap bahwa Pentagon saat ini mulai membahas operasi baru bertajuk “Sledgehammer” sebagai bagian dari opsi serangan lanjutan jika konflik kembali meledak di kawasan Timur Tengah.
Sebelumnya, pemerintahan Trump menyatakan bahwa “Operasi Epic Fury” telah berakhir setelah kedua negara sepakat menghentikan pertempuran pada awal April demi membuka jalur diplomasi.
Hal itu turut dikonfirmasi Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang menyatakan bahwa “Operasi Epic Fury” telah selesai.
Menurut Rubio, fase utama perang telah selesai sehingga pemerintahan kini fokus pada jalur diplomasi dan pengendalian eskalasi konflik.
Kendati pemerintahan Donald Trump menyatakan bahwa “Operasi Epic Fury” telah berakhir setelah tercapainya gencatan senjata dengan Iran, Pentagon ternyata masih menggunakan nama operasi tersebut dalam berbagai pembaruan situasi dan laporan resmi militer.
Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Gedung Putih dan militer AS terkait status sebenarnya dari konflik yang sedang berlangsung.
Di satu sisi, Gedung Putih menilai operasi militer utama telah selesai dan fokus kini diarahkan pada jalur diplomasi.
Namun disisi lain, Pentagon disebut masih menganggap konflik belum benar-benar berakhir. Sementara militer AS memandang gencatan senjata saat ini hanya sebagai penghentian sementara operasi tempur berskala besar, bukan penutupan permanen perang dengan Iran.
Pandangan tersebut membuat Pentagon mulai menyiapkan berbagai skenario termasuk operasi baru bertajuk “Sledgehammer” jika negosiasi damai gagal total atau ketegangan kembali meningkat di kawasan Timur Tengah.
Mengapa Pergantian Nama Operasi Sangat Penting?
Pergantian nama perang ternyata bukan hanya persoalan simbolis. Di Amerika Serikat, hal ini berkaitan langsung dengan aturan hukum perang dan kewenangan presiden terhadap operasi militer.
Pemerintahan Trump diyakini ingin menggunakan nama operasi baru agar dapat dianggap sebagai konflik yang berbeda secara hukum.
Baca juga: Perang Iran: Trump Sebut Gencatan Senjata “Di Ujung Tanduk”
Dengan begitu, Gedung Putih dapat mengklaim bahwa hitungan 60 hari dalam Resolusi Kekuatan Perang dimulai kembali dari awal.
Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973 mewajibkan presiden memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah operasi militer dimulai.
Jika perang berlangsung lebih dari 60 hari, maka presiden harus memperoleh persetujuan resmi dari Kongres untuk melanjutkan operasi tersebut.