TRIBUNNEWS.COM - Setelah lebih 4 tahun pertempuran antara Ukraina dan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy kini menyerukan diakhirinya perang.
Indonesia pernah secara terbuka menawarkan diri untuk berperan sebagai penengah atau mediator dalam perang Rusia-Ukraina, terutama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2022-2023.
Pada Juni 2022, Jokowi mengunjungi Kyiv dan bertemu Presiden Volodymyr Zelenskyy.
Setelah itu, ia pergi ke Moskow untuk bertemu Presiden Vladimir Putin.
Mengutip artikel Setkab.go.id pada 1 Juli 2022, kunjungan ke Ukraina dan Rusia merupakan manifestasi komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Dalam pernyataannya, Jokowi mengatakan bahwa ia menyampaikan pesan Zelenskyy kepada Putin dan menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi mediator antara kedua pemimpin tersebut.
Kini, dalam sebuah surat terbuka yang dipublikasikan bersamaan dengan saat Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dalam Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg, Zelenskyy mengatakan bahwa akan menjadi kesalahan jika hanya menunggu hingga perang di Eropa kembali menjadi fokus perhatian Amerika Serikat.
Zelenskyy menambahkan bahwa perdamaian hanya dapat terwujud melalui keterlibatan langsung antara Ukraina dan Rusia.
Sebagai tanggapan, Kremlin menyatakan bahwa Zelenskyy dapat datang ke Moskow kapan saja jika ingin mengadakan pembicaraan.
Baca juga: Isi Lengkap Surat Terbuka Zelensky ke Putin: Tulisan Panjang Bernada Peringatan Sekaligus Ajakan
Namun, mungkinkah Putin dan Zelenskyy benar-benar bertemu tatap muka?
Mengutip Firstpost, hal tersebut dinilai sangat tidak mungkin terjadi.
Sebab, Putin secara konsisten mempertanyakan legitimasi Presiden Ukraina tersebut.
Pejabat Rusia pun jarang menyebut nama Zelenskyy dan lebih memilih menggunakan istilah "rezim Kyiv".
Bahkan, saat berbicara kepada wartawan asing di St. Petersburg sesaat sebelum surat terbuka Zelenskyy dirilis, Putin kembali mempertanyakan legitimasi pemimpin Ukraina itu.
Ia mengatakan bahwa status Zelenskyy sebagai pemimpin sah Ukraina perlu dianalisis, mengingat masa jabatan lima tahunnya secara formal sudah berakhir pada 2024.
Baca tanpa iklan