Pada April, AS mengumumkan gencatan senjata 10 hari antara Israel dan Lebanon.

Sementara di lapangan, serangan tetap terjadi dan menewaskan ratusan orang meski kesepakatan berlaku.

Lebih dari satu juta orang telah mengungsi di Lebanon sejak konflik meningkat, sementara ribuan lainnya tewas akibat serangan lintas wilayah.

Bagi Iran, stabilitas Lebanon dianggap sebagai “garis merah” dalam setiap proses perdamaian yang lebih luas.

Baca juga: 100 Hari Perang Iran: Trump Gagal Jual Narasi Kemenangan, Justru Jadi Boomerang Politik

Ketegangan ini membuat upaya diplomasi regional semakin sulit berkembang.

Selat Hormuz Jadi Kartu Tekanan Strategis

Selain isu nuklir dan Lebanon, Selat Hormuz juga menjadi titik sengketa penting dalam negosiasi.

Iran sempat membatasi lalu lintas kapal di selat tersebut, jalur yang mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dunia sebelum perang.

Dalam beberapa kasus, kapal asing bahkan harus membayar biaya transit kepada pasukan Iran.

Iran juga mengusulkan sistem biaya transit atau tarif pelayaran dalam proposal damai sebelumnya.

AS menolak keras gagasan tersebut.

“Washington ingin mengembalikan kondisi seperti sebelum perang, di mana tidak ada ancaman terhadap navigasi,” kata Rafati.

Ketegangan di Hormuz menjadikan isu ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga kontrol ekonomi global atas jalur energi utama dunia.

Diplomasi yang Selalu Dekat tapi Tak Pernah Sampai

Serangkaian peristiwa sejak April menunjukkan pola yang sama: kemajuan awal, lalu kebuntuan di titik-titik krusial.

Meski ada momen optimisme, tidak ada kesepakatan yang berhasil bertahan.

Ketegangan bahkan kembali meningkat setelah AS memperketat tekanan militer dan ekonomi terhadap Iran, sementara Israel terus melanjutkan operasi di beberapa wilayah.

Dalam beberapa kasus, bahkan kesepakatan parsial langsung runtuh hanya dalam hitungan hari setelah diumumkan.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)