News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Cegah Stunting

Anggaran Rp 30 Triliun untuk Stunting, untuk Apa Saja? Kepala BKKBN Jelaskan Rinciannya

Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Anita K Wardhani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Petugas kesehatan melakukan pemeriksaan kepada seorang balita pada acara penyuluhan pengentasan stunting hingga gizi intensif di Kelurahan Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (6/9/2023). Dalam rangkaian kegiatan HARPELNAS (Hari Pelanggan Nasional) 2023, Asuransi Astra memberikan penyuluhan pengentasan stunting hingga gizi intensif kepada Kader Posyandu dan para orang tua serta pemeriksaan kesehatan balita dan remaja putri yang diwujudkan dalam menghadirkan Garda M-Klinik dan kegiatan ini juga merupakan dukungan Asuransi Astra atas arahan pemerintah dalam mencapai target prevalensi stunting 14% pada tahun 2024. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo ungkap anggaran stunting sebesar Rp 30 triliun. Untuk apa saja biaya sebesar itu?

Hasto menjelaskan jika anggaran pemerintah untuk stunting pada tahun 2023, total Rp 30 triliun.

Baca juga: Stunting Masih Ditemukan, Kepala BKKBN Ungkap Pentingnya Hidup Bersih dan Sehat

"Anggaran pemerintah tahun 2023 total Rp 30 triliun untuk stunting," ungkap Hasto dalam door stop media dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 di Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Dari Rp 30 triliun sebanyak, Rp 20 triliun diberikan kepada daerah dalam bentuk uang langsung kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PHK) dari Kementerian Sosial.

Dengan harapan uang ini diterima keluarga untuk dibeli makanan untuk pencegahan stunting

Baca juga: Terus Berupaya Turunkan Stunting, Kepala BKKBN Optimistis Akan Capai Target 14 Persen pada 2024

Lalu hampir Rp 7 triliun itu di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dipakai untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dari Rp 7 triliun, sebanyak Rp 1,2 triliun dikirim ke puskesmas .

"Itu totalnya sudah Rp 20 triliun ditambah hampir 27,6 sekian ingat saya. Sisanya Rp 2 triliun koma sekian di bagi ke kementerian dan lembaga (terkait)," tutur Hasto.

"Contoh BKKBN mendapat Rp 800 miliar, itu dipakai untuk gaji tim pendamping warga dengan satgas di lapangan. Mayoritas untuk itu," jelas Hasto lagi.

Menurutnya, mungkin harapan dari presiden Joko Widodo untuk mengawal betul pengeluaran anggaran.

"Harus dikawal betul-betul supaya mayoritas sampai pada keperuntukkannya. Arahan bapak presiden saya kira baik. Kami meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan tambahan anggaran sesuai APBD masing-masing," tutupnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini