TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) RI, dokter Hasto berharap pihak swasta dapat turut aktif membantu penurunan angka stunting di Indonesia. Misalnya dukungan swasta dari PT Freeport Indonesia(PTFI) untuk penurunan angka stunting di wilayah Papua Tengah.

"Bahwa penurunan prevalensi stunting merupakan kerja bersama. Untuk itu, diperlukan komitmen dari kepala daerah dan seluruh stekholder terkait, termasuk mitra swasta yang berada di wilayah Provinsi Papua Tengah," kata dokter Hasto dalam keterangan tertulisnya saat kegiatan Musrembang Provinsi Papua Tengah, Rabu (3/4/2024).

Ada tiga faktor yang bisa dilakukan dalam penurunan stunting kata dokter Hasto. Seperti mengubah pola makan, mengetahui kesehatan reproduksi dan mengetahui tentang sanitasi yang baik.

"Tentu dengan mengubah tiga pola ini, masyatakat di Papua Pegunungan akan bebas dari stunting," ujarnya.

Diketahui, Papua Tengah memiliki cadangan dana dari Otonomi Khusus (Otsus), sehingga penurunan stunting diharapkan dapat dicapai lebih cepat dari daerah lain.

Dokter Hasto mencontohkan Puncak Jaya. Kabupaten ini memiliki medan yang sulit. Namun dengan komitmen dan upaya menurunan stunting secara massif, percepatan penurunan stunting dipastikan akan terwujud.

"Intinya, Papua Tengah bisa menurunkan prevalensi stunting melalui sumber daya yang dimiliki," ujar dokter Hasto.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Drs. Nerius Auparai, M.Si, berharap delapan Bupati di wilayah Provinsi Papua Tengah bisa lebih menggerakkan sumber daya yang dimiliki daerah, seperti penggunaan dana Otonomi Khusus.

Ia mengakui persentase penurunan prevalensi stunting belum signifikan. Untuk diketahui, program BKKBN bukan hanya pengendalian jumlah anak, namun juga mengatur jarak kelahiran.

Dengan mengatur jarak kelahiran, anak akan sehat dan risiko ibu meninggal bisa ditekan. Sehingga akan menurunkan munculnya stunting baru.