Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.CIM, JAKARTA -- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya mengatakan, selama 9 bulan berjalan belum ditemukan unsur kesengajaan dalam insiden keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

BGN memastikan, jika ditemukan unsur kesengajaan maka pelaku bisa dipidanakan.

Baca juga: Latar Belakang Pejabat BGN: Didominasi Purnawirawan TNI-Polri, Ada Dosen hingga Eks Timses Prabowo

"Belum ada (yang dipidanakan), semua tidak ada unsur kesengajaan. Sebagian besar masih berprogres (diselidiki)," kata dia saat ditemui di Cibubur, Jawa Barat, Kamis (26/9/2025).

Ia memaparkan, jika terjadi insiden keamanan pangan maka dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibekukan sementara setidaknya 14 hari.

Kepolisian akan melakukan penyelidikan  dengan mengumpulkan keterangan serta alat bukti.

Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga turun mengambil sampel makanan dan melakukan uji laboratorium.

Baca juga: BGN Klarifikasi soal Lauk Ikan Hiu Diduga Penyebab Keracunan MBG di Ketapang

Saat SPPG berhenti beroperasi sementara, BGN akan mengkaji dan evaluasi kelaiakan SPPG bersangkuatan apakah diizinkan kembali beroperasi atau tidak.

"Kami lihat fasilitasnya. Kalau fasilitasnya telah dilakukan perbaikan, kemudian perbaikan, bisa saja diizinkan dikeluarkan," tutur dia.

BGN selama September ini telah menghentikan operasional sementara SPPG di Garut, Jawa Barat (1 SPPG),.Tasikmalaya, Jawa Barat (1 SPPG), Banggai, Sulawesi Selatan (1 SPPG) Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat (kasus terbaru).

Dari catatan BGN, kasus keracunan MBG selama 9 bulan ini berdampak pada 4.711 penerima manfaat dengan jumlah porsi MBG yang dibuat dan disebarkan sekitar 1 miliar porsi.

Program MBG sendiri diluncurkan pada 6 Januari 2025 yang menargetkan 82,9 penerima mulai dari siswa SD – SMU atau sederajat.

Program ini bertujuan untuk memastikan anak Indonesia memiliki gizi yang cukup dan seimbang sebagai pondasi penting bagi tumbuh kembang anak.