TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya transformasi kesehatan nasional yang kian gencar didorong oleh digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI) dituntut untuk tidak kehilangan arah. 

Modernisasi sistem kesehatan harus tetap menempatkan mutu pelayanan serta aspek kemanusiaan sebagai fondasi utamanya. 

Transformasi tidak boleh sekadar menjadi deretan kebijakan dan dokumen administratif, melainkan harus benar-benar menyentuh kebutuhan dan pengalaman nyata masyarakat.

Pesan ini menjadi sorotan krusial dalam Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) IV yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-6 Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (13/6/2026).

Mengusung tema “Transformasi Global Mutu Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal”, forum strategis ini mempertemukan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, para pimpinan fasilitas kesehatan, organisasi profesi, hingga akademisi dari berbagai daerah di Indonesia.

Ketua Panitia PIFKI IV dan HUT Ke-6 LAFKI, Cashtry Meher, menegaskan bahwa tantangan sesungguhnya dari modernisasi sektor medis bukanlah seberapa cepat teknologi itu diadopsi, melainkan seberapa besar manfaat perubahan yang bisa dinikmati oleh pasien. 

Menurutnya, keberhasilan transformasi pada akhirnya diukur dari kualitas pelayanan langsung di lapangan.

"Tantangan terbesarnya bukan bagaimana berubah lebih cepat, tetapi bagaimana memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari perubahan itu. Transformasi yang tidak dirasakan pasien hanya akan menjadi perubahan di atas kertas," ujar Cashtry.

Ia juga menyoroti bahwa di tengah masifnya penggunaan AI dan digitalisasi layanan medis, sentuhan empati menjadi elemen tak tergantikan yang harus terus dijaga oleh tenaga medis.

"AI bisa membantu mengambil keputusan lebih cepat, tetapi sampai hari ini belum ada teknologi yang mampu menggantikan empati. Pasien datang bukan hanya membawa data, tetapi juga membawa kecemasan, harapan, dan kepercayaan. Masyarakat tidak menuntut pelayanan yang sempurna, tetapi ingin merasa aman, didengar, dan yakin bahwa mereka berada di tangan yang tepat," katanya.

Momentum PIFKI IV ini juga menjadi penanda penting bagi LAFKI yang telah enam tahun konsisten mendorong penguatan budaya mutu dan keselamatan pasien. 

Ketua Umum LAFKI, Benny H Tumbelaka, menyatakan komitmen lembaganya untuk terus memastikan bahwa standar kualitas pelayanan tidak hanya diimplementasikan demi kelulusan akreditasi.

"Enam tahun adalah fondasi yang penting. Ke depan, LAFKI ingin memastikan budaya mutu tidak hanya hadir saat proses akreditasi berlangsung, tetapi menjadi bagian dari pelayanan sehari-hari. Mutu harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar dokumen penilaian," ujar dr Benny.

Komitmen untuk meningkatkan mutu layanan juga diwujudkan lewat langkah strategis. 

Dalam acara tersebut, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang ditujukan untuk memperkuat kolaborasi dalam tata kelola dan pengembangan kapasitas fasilitas kesehatan di tanah air.