Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi
Ringkasan Berita:
- Ancaman kenaikan harga obat di tengah gejolak ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah mendapat perhatian masyarakat.
- Kemenkes RI memastikan harga obat-obatan di Indonesia tidak akan mengalami lonjakan tajam meski industri farmasi menghadapi tekanan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak.
- Harga obat yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan dipastikan tetap terjaga dan tidak mengalami kenaikan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga obat di tengah gejolak ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah mendapat perhatian pemerintah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memastikan harga obat-obatan di Indonesia tidak akan mengalami lonjakan tajam meski industri farmasi menghadapi tekanan akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak.
Baca juga: Kemenkes Pastikan Harga Obat Tak Melonjak, Kenaikan Maksimal 20 Persen
Pemerintah bahkan telah menetapkan batas penyesuaian harga agar masyarakat tidak terbebani secara berlebihan saat membeli obat.
Harga obat yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan dipastikan tetap terjaga dan tidak mengalami kenaikan.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Harga Obat Bisa Naik, Tapi Tidak Boleh Melonjak
Bagi masyarakat, harga obat menjadi salah satu kebutuhan yang sensitif.
Sedikit kenaikan saja dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga, terutama bagi pasien yang harus mengonsumsi obat dalam jangka panjang.
Karena itu, pemerintah melakukan penghitungan terhadap dampak kenaikan nilai tukar dolar terhadap biaya produksi obat di Indonesia.
Menurut Menkes Budi, kenaikan harga obat tidak bisa langsung disamakan dengan kenaikan kurs dolar.
Sebab, sebagian besar biaya produksi obat di dalam negeri masih menggunakan komponen berbasis rupiah.
Artinya, meskipun terdapat bahan baku yang dipengaruhi kurs asing, tidak seluruh biaya produksi mengalami kenaikan secara bersamaan.
"Harga obat kita sudah lihat mana yang naik yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Tapi untuk obat-obatan BPJS, kita berhasil jaga," ujar Menkes Budi dilansir dari website resmi, Minggu (14/6/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah akan mengawasi ketat setiap penyesuaian harga yang dilakukan industri farmasi.
Kemenkes Sebut Kenaikan 10-20 Persen Masih Wajar
Kemenkes telah menghitung batas kenaikan yang dianggap masih rasional berdasarkan kondisi ekonomi saat ini.
Menurut Menkes Budi, kenaikan harga obat di kisaran 10 hingga 20 persen masih dapat diterima karena mencerminkan dampak biaya produksi yang meningkat.
Namun pemerintah mengingatkan agar pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil keuntungan berlebihan.
"Sepuluh sampai 20 persen itu masih masuk akal. Tapi kalau di atas itu, jangan mengambil untung dari situ," tegas Menkes Budi.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian harga obat di pasaran.
Namun kenaikan tersebut tetap harus memiliki dasar yang jelas dan sesuai dengan kondisi biaya produksi yang sebenarnya.
Industri Farmasi Sudah Berkoordinasi dengan Kemenkes
Pengawasan terhadap harga obat tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pemerintah.
Kemenkes juga telah melakukan koordinasi langsung dengan industri farmasi terkait mekanisme penyesuaian harga.
Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Rizka Andalusia, mengatakan pihaknya telah menyepakati batas tertinggi kenaikan harga obat komersial.
Dengan adanya batas tersebut, masyarakat diharapkan tidak menghadapi lonjakan harga yang terlalu tinggi saat membeli obat.
"Paling tinggi 20 persen. Tergantung jenis obatnya, ada yang cuma menaikkan 5 persen atau 10 persen. Tapi tidak boleh lebih dari 20 persen," jelas Rizka.
Artinya, tidak semua jenis obat akan mengalami kenaikan dengan persentase yang sama.
Ada obat yang hanya mengalami penyesuaian kecil, sementara sebagian lainnya mungkin mengalami kenaikan lebih besar, tetapi tetap dibatasi maksimal 20 persen.
Obat BPJS Dipastikan Tidak Naik
Di tengah kemungkinan penyesuaian harga obat komersial, pemerintah memberikan jaminan bahwa obat yang masuk dalam program JKN tidak akan terdampak.
Bagi jutaan peserta BPJS Kesehatan, kepastian ini menjadi kabar penting karena akses terhadap obat tetap terjaga tanpa tambahan beban biaya akibat fluktuasi ekonomi.
Kemenkes menegaskan harga obat untuk kebutuhan layanan JKN tetap dipertahankan dan tidak mengalami kenaikan.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga akses masyarakat terhadap pengobatan, terutama bagi kelompok yang bergantung pada layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.