Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Permasalahan harga bahan pokok terutama di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan merupakan masalah yang yang belakangan muncul di Indonesia.
Untuk mengatasinya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan kemudian menggagas program Jembatan Udara.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun menginisiasi program Jembatan Udara untuk daerah terluar di Timika ibu kota Kabupaten Mimika, Papua; Dekai (Ibu Kota Kabupaten Yahukimo, Papua); Wamena (Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Papua); Masamba (Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan) dan Tarakan (Kota Tarakan, Kalimantan Utara).
Untuk tahun ini juga akan memperluas wilayah cakupan yaitu Korwil Tanah Merah. Wilayah Papua dipilih untuk menjalankan program tersebut lantaran di wilayah tersebut harga-harga bahan pokok cukup tinggi karena dipengaruhi oleh mahalnya transportasi untuk kegiatan distribusi.
Program itu juga merupakan perwujudan program Nawacita pemerintahan Joko Widodo. Terutama Nawacita ke-3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
Baca: Rekrutmen Pegawai Kontrak Pemerintah Akan Diumumkan Pekan Ini
Program tersebut juga merupakan realisasi Nawacita ke-7, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Keberadaan jembatan udara diharapkan dapat menggerakkan ekonomi di daerah. Sehingga, tidak hanya membawa barang menuju daerah yang jauh tetapi juga mengangkut kembali barang yang dihasilkan daerah tersebut ke daerah lain di pelosok Indonesia.
Program jembatan udara terdiri dari angkutan udara perintis kargo yang melayani penerbangan dari kabupaten ke wilayah distrik atau cakupan dengan menggunakan pesawat yang disesuaikan dengan kapasitas maksimum yang dapat dioperasikan di bandara asal maupun tujuan dan subsidi angkutan udara khusus kargo yang melayani penerbangan dari ibukota kabupaten ke ibukota kabupaten lainnya dengan menggunakan pesawat berbadan besar sekelas Boeing 737 freighter.
Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti mengatakan program Jembatan Udara yang digagas Ditjen Perhubungan Udara ternyata berhasil menurunkan disparitas harga di daerah yang dilayani. Program ini telah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan harga rata-rata 5 bahan pokok sebesar 57,21 persen.
Karena suksesnya program tersebut Polana berfokus pada peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi udara, serta peningkatan kapasitas di beberapa lokasi.
Dalam hal peningkatan kapasitas, tahun ini akan dilakukan perpanjangan runway bandara di 9 lokasi di antaranya di Bandara Dewadaru di Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah; Sintang (Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat), Bua (Bandara Bua di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan), Masamba Masamba (Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan), Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin (Sumbawa Besar, NTB); Tanah Merah (Kabupaten Boven Digoel, Papua), Kepi (Kabupaten Mappi Provinsi Papua), Nunukan (Kalimantan Utara) dan Wamena (Papua).
Serta pembangunan dan pengembangan terminal bandara di 29 lokasi di antaranya Dewadaru (Jateng), Pekonserai (Lampung), Nangapinoh (Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat), Iskandar (Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah), Sampit (Kalteng), Teweh (Kalteng), Rampi (Luwu Utara, Sulawesi Selatan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Kolaka (Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara), Muna ( Muna Barat, Sulawesi Tenggara), Wahai (Maluku Tengah, Maluku), Larantuka (NTT), Serui (Papua), Sarmi (Papua), Okaba (Papua), Numfor (Papua), Bade (Papua), Ranai (Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau), Seibati (Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau), Kebar (Kabupaten Tambrauw, Papua Barat).
Untuk terminal baru ada di Timika (Papua), Mamuju (Sulawesi Barat), Alor (NTT), Sumenep (Jawa Timur), Dobo (Kepulauan Aru, Maluku), Illu (Papua), Galela (Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara), Tambelan (Bintan, Kepulauan Riau) dan Siau (Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulut).
Adanya program tersebut juga disambut baik oleh warga. Salah satunya Kepala Suku Distrik Korupun di Yahukimo, Papua, Yosua Busup. Yosua menilai dengan adanya jembatan udara semua harga turun.
"Warga senang sekali harga barang semua turun. Banyak masyarakat yang senang," ujarnya.
Barang-barang yang diangkut adalah sembako yakni, beras, mi instan, dan minyak goreng. Sembako tersebut dinilai dibutuhkan oleh warga. "Kita juga senang bisa beli beras harganya jauh lebih murah dari sebelumnya," kata Yosua.
Perekonomian meningkat serta taraf hidup masyarakat di daerah tertinggal dan terpencil tersebut juga ikut naik.
Data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mencatat sejak program jembatan udara digagas pertama kali tahun 2017 grafik angka pertumbuhan angkutan kargo terus mengalami kenaikan.
Tahun 2017 tercatat kargo yang berhasil diangkut sebanyak 1.115.000 ton naik menjadi 1.120.000 ton di tahun 2018 serta ditargetkan pada tahun 2019 akan mengangkut 2.290.000 ton kargo.
Jika dihitung sejak tahun 2014-2018 rata-rata pertumbuhan angkutan kargo sekitar 6,5 persen. Sementara untuk jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sejak tahun 2014-2018. Rata-rata pertumbuhan jumlah penumpang sejak 2014-2018 sebesar 9,2 persen. Untuk tahun 2019 akan mengangkut 262.000.000 penumpang.
Selain ada program Jembatan Udara, peningkatan-peningkatan tersebut juga karena banyaknya bandara baru yang dibuka dan beroperasi.
Selama tahun 2018 saja Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan tiga bandar udara (bandara) baru.
Ketiga bandara tersebut yakni Kertajati di Majalengka, Samarinda Baru atau APT Pranoto di Kalimantan Timur dan terakhir Bandara Tebelian di Kalimantan Barat.
Polana B Pramesti mengatakan, selama 4 tahun periode 2015-2018 sudah ada 10 Bandara yang sudah diselesaikan. Adapun rinciannya adalah pada tahun 2015 ada dua bandara baru, kemudian dua bandara baru di 2016.
Selanjutnya di tahun 2017 ada tiga bandara baru yang telah dioperasikan oleh Kemenhub. Dan pada tahun ini juga ada tiga bandara baru yang telah dibangun.
Adapun 10 bandara tersebut meliputi Bandara Letung, Anambas, lalu yang kedua adalah Bandara Namniwel. Kemudian yang ketiga Bandara Miangas, keempat adalah Bandara Morowali dan yang kelima adalah Bandara Werur.
Selanjutnya Bandara keenam yang beroperasi adalah Bandara Maratua, ketujuh Bandara Koroway Batu. Kemudian disusul Bandara Kertajati di posisi kedelapan Kertajati, Kesembilan Samarinda Baru, dan yang terakhir ada Tebelian.
"Ada beberapa Bandara yang sudah beroperasi itu dari mulai Letung-Anambas ada Namniwel di Maluku Utara ini melayani rute Ambon," ujar Polana.
Polana menjelaskan, selain pembangunan Bandara baru, Kemenhub juga melakukan revitalisasi terhadap Bandara yang sudah beroperasi. Adapun rinciannya adalah 24 Bandara dilakukan revitalisasi untuk Bandara yang ada di perbatasan.
Kemudian 59 bandara yang rawan bencana. Lalu 48 bandara di daerah terisolasi juga dilakukan revitalisasi dan 39 Bandara juga dilakukan rehabilitasi runway.
"2018 sudah dilakukan revitalisasi bandara juga. Ada 24 bandara di perbatasan, 59 Bandara rawan bencana, 48 bandara daerah terisolasi, dan 39 bandara untuk rehabilitasi runway," jelasnya.
Sementara itu untuk tahun 2019-2020 akan ada empat bandar udara baru yang akan dioperasikan. Keempat bandara tersebut adalah Siau-Sulawesi Utara, Tambelan-Bintan, Muara Teweh-Kalimantan Tengah, dan Buntu Kunik-Sulawesi Selatan.
Polana mengatakan, untuk pengembangan bandara, wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan kawasan pariwisata. Pembangunan bandara dilakukan di 6 KEK dan 7 kawasan industri sehingga mampu mendongkrak aktivitas di sana. Sementara itu, di sektor pariwisata, pemerintah masih menargetkan 20 juta wisatawan tahun ini. (wly)