Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Green Ship Strategy, Pemerintah Indonesia sampaikan pengimplementasian B-20 Energy Eficiency dan Data Collecting System pada kapal nasional untuk menghitung gas buang kapal pada Sidang ASEAN Maritime Transport Working Group (AMTWG) ke-39 yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis, (27/8/2020).
Green Ship Strategy merupakan sebuah inisiatif yang digagas oleh Jepang dan telah diadopsi pada pertemuan 18th Senior Transport Officials Meeting (STOM) +Japan and 17th ASEAN Transport Minister (ATM) Meeting +Japan pada bulan November 2019 lalu.
“Saat ini Indonesia sudah menggunakan B-20 dan B-30. Sedangkan untuk B-50 saat ini sedang dalam uji coba dan ditargetkan dapat dipasarkan secara komersil untuk kapal-kapal Indonesia pada akhir tahun 2020,” demikian disampaikan oleh Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Yudhonur Setiaji, yang bertindak selaku Alternante Head of Delegation (HOD) Indonesia pada pertemuan tersehut.
Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga melaporkan dan membahas perkembangan proyek-proyek transportasi laut dibawah Kuala Lumpur Transport Strategic Plan (KLTSP) 2016-2025 yang perlu ditindaklanjuti, antara lain tentang persiapan pengoperasian pelabuhan dan kapal Ro-Ro rute Dumai-Malaka dan rute lainnya; perkembangan implementasi Ballast Water Management Convention untuk kapal yang beroperasi secara eksklusif di Selat Malaka dan Singapura; Perkembangan Joint Hydrograhic Survey di Selat Malaka dan Selat Singapura (SOMS); perkembangan pembahasan draft text ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue Cooperation pada pertemuan ASEAN Transport SAR FORUM (ATSF); perkembangan National Work Plan kegiatan MEPSEAS Project; serta perkembangan praktek serta pedoman terkait rencana pemulihan pelayaran pasca pandemi COVID-19.
Selanjutnya, Yudho menyampaikan bahwa Indonesia telah melakukan peningkatan dalam pengimplementasian Electronic Data Interchange, antara lain dengan menerapkan online delivery orders (DO Online) untuk aktivitas impor barang dan juga penerapan e-sertifikat.
“Saat sudah ada 5 (lima) Pelabuhan di Indonesia yang menerapkan DO Online untuk impor barang, antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Makassar dan Tanjung Emas. Selain itu, saat ini, kami juga tengah mengembangkan sistem informasi maritim untuk sertifikasi kapal dan pelaut yang memenuhi standar IMO,” ujar Yudho.
Terkait perkembangan Rute Kapal RoRo Dumai-Malaka, Yudho menyampaikan bahwa Indonesia dan Malaysia telah berkomitmen untuk mempertahankan rute ini, namun ada beberapa permasalahan teknis yang masih perlu didiskusikan.
“Kami (Indonesia dan Malaysia) telah merencanakan Pertemuan 2nd Sub-Committee Meeting pada bulan Juli 2020 lalu untuk membahas masalah teknis seperti iso komoditas, Surat Ijin Mengemudi, Jenis Kendaraan dan Karantina. Namun karena terkendala oleh pandemi Covid-19, kami akan merencanakan ulang untuk mengadakan pertemuan tersebut,” jelasnya.
Sedangkan untuk Rute Kapal RoRo Bitung-Davao/General Santos, menurut Yudho, saat ini Indonesia dan Filipina tengah mendalami kemungkinan lain untuk meneruskan rute ini, termasuk membuka kesempatan rute ini untuk dilalui semua jenis kapal, tidak hanya kapal RoRo.
Selain itu, Sidang juga membahas mengenai perkembangan Joint Hydrograhic Survey (JHS) di Selat Malaka dan Selat Singapura (SOMS) yang diselenggarakan berdasarkan hasil dari Pertemuan Tripartite Technical Expert Group (TTEG) ke-39 di Langkawi, Malaysia pada tahun 2014.
Hasil dari pertemuan itu kemudian ditindaklanjuti denga penandatanganan MoU oleh 3 (tiga) Negara Pantai, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan Malacca Strait Council (MSC) pada tahun 2017 di Kinabalu, Malaysia.
JHS Tahap 1 telah dilaksanakan pada 5 (lima) wilayah kritis di Selat Malaka dan Selat Singapura, yakni Cape Rachardo, One Fathom Bank, Buffalo Rock, Batu Berhanti, dan Off Pulau Sebarok.
Sedangkan area survey JHS Tahap 2 adalah seluruh Traffic Separation Scheme (TSS) di wilayah SOMS, terkecuali 5 (lima) wilayah kritis yang telah disurvey pada JHS Tahap 1.
JHS Tahap 2 rencananya akan dilaksanakan di perairan Malaysia dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2020.