IMO, sebagai pemangku kepentingan utama dalam hal efektivitas dan efisiensi Human Element, diharapkan untuk bukan hanya mempertimbangkan Human Element pada peninjauan, pengembangan dan penerapan ketentuan-ketentuan baru dan existing, namun juga dalam mekanisme pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah dan organisasi internasional lainnya.
“Untuk dapat mengurangi risiko terjadinya kecelakaan laut secara signifikan serta mengatasi masalah terkait Human Element dengan baik, IMO diharapkan dapat mengembangkan ketentuan yang baik, sebagaimana diperlukan, di mana Human Element menjadi komponen inti, baik dalam hal pelatihan, sertifikasi dan pengawasan, termasuk di dalamnya pengembangan teknologi baru, rancangan yang berpusat pada manusia, penjagaan yang aman, pelatihan dan training, manajemen kelelahan, keselamatan operasi, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim, serta perlakuan yang adil terhadap pelaut,” tutur Yudho.
Menurut Yudho, selain agenda di atas, Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap pembahasan mengenai laporan perkembangan agenda Council Reform yang telah dibahas pada pertemuan the Intersessional Meeting of the Working Group on Council Reform (ISWG-CR 1) dan the Extraordinary Session of the Council (C/ES.33), serta Agenda 4 tentang Resource Management, yang membahas mengenai laporan keuangan IMO hingga 31 Desember 2020.
Pada Agenda tersebut, IMO juga melaporkan mengenai laporan kontribusi negara anggota, di mana dilaporkan Indonesia telah membayar kontribusi Tahun 2021.
Pada Agenda ini pula, Indonesia melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporannya selaku external auditor IMO periode 2020-2023, sebagai hasil pemilihan yang dilakukan pada Sidang Assembly ke-31 tahun 2019. Laporan hasil audit keuangan ini disampaikan langsung oleh Ketua BPK, Dr. Agung Firman Sampurna.
“BPK selaku external auditor IMO menyampaikan laporan hasil audit keuangan terhadap 3 institusi, yaitu IMO, WMU, dan IMLI,” imbuh Yudho.
Yang juga tak kalah penting, menurut Yudho adalah Agenda 14 tentang Protection of Vital Shipping Lanes. Pada Agenda ini, Indonesia, Malaysia dan Singapura melaporkan mengenai perkembangan Cooperative Mechanism di Straits of Malacca and Singapore, termasuk di dalamnya pelaksanaan Cooperative Forum pada bulan September 2019 di Semarang, Indonesia, dan juga pelaksanaan the 24th Meeting of the Aids to Navigation Fund (ANF) Committee, yang telah diselenggarakan secara virtual pada tanggal 19 November 2020 lalu.
Sebagai informasi, pada Sidang Dewan IMO ke-125 ini, terdapat 80 dokumen yang dibahas dalam 23 agenda, diantaranya laporan manajemen sumber daya, anggaran 2022-2023, persiapan pelaksanaan sidang Majelis IMO, laporan hubungan eksternal, Skema Audit, dan isu-isu terkait pandemi Covid-19.
Adapun bertindak selaku chairman pada sidang ini adalah Admiral Edmundo Deville del Campo dari Peru. Sedangkan Delegasi Indonesia diketuai oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris merangkap Irlandia dan IMO, Desra Percaya, dengan anggota Delegasi yang merupakan perwakilan dari KBRI London, Kementerian Luar Negeri, Pusat Fasilitasi Kemitraan, dan Kerjasama Internasional (PFKKI) Kementerian Perhubungan, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Untuk membantu jalannya sidang, council membentuk 3 Working Group yang membahas lebih mendetail beberapa isu dalam agenda sidang, yaitu Working Group on Council Reform, Working Group on the Strategic Plan, serta Working Group on Applications for Consultative Status of Non-Governmental Organizations.
Pada pembukaan sidang, Senin (28/6), Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim menekankan bahwa Sektretariat IMO mendukung setiap negara anggota untuk memastikan pertemuan-pertemuan IMO dapat berjalan dengan lancar, baik secara daring maupun luring, sehingga dapat mencapai kesepakatan tentang masalah organisasi dan industri perkapalan selama bertahun-tahun yang akan datang.
“Sekretariat akan terus memfasilitasi proses pertukaran informasi dengan berbagai cara. Saya yakin pertemuan ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan dalam setiap agenda item nya untuk membuka jalan bagi kemajuan program-program IMO,” tukasnya. (*)