TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI)/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mempersiapkan pelantikan Pengurus Pusat FKPPI periode 2021-2026 dibawah kepemimpinan Ketua Umum Pontjo Sutowo. Diselenggarakan pada 30 Maret 2022, di Hotel Sultan, Jakarta.

Pelantikan direncanakan akan dihadiri oleh para pembina utama FKPPI, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jend TNI Dudung Abdurahman, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Diharapkan Presiden Joko Widodo juga hadir untuk dapat memberikan amanat Kebangsaan kepada seluruh kader organisasi anak kolong FKPPI di seluruh Indonesia.

"Pelantikan pengurus FKPPI tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi para kader FKPPI dengan Dewan Pembina FKPPI. Mengingat sebagai anak kolong, para kader FKPPI wajib menjaga dan setia pada Sapta Marga sebagai doktrin prajurit TNI serta Tribrata dan Catur Prasetya sebagai doktrin anggota Polri dalam menghadapi berbagai tantangan yang mencoba memecah belah bangsa melalui gerakan anti toleransi yang mengadu domba suku, ras dan agama," ujar Bamsoet usai rapat persiapan pelantikan Pengurus Pusat FKPPI 2021-2026, di Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Turut hadir para pengurus FKPPI, antara lain Sekretaris Jenderal Anna R Legawati, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Mohammad Shalahuddin serta Wakil Sekretaris Jenderal Faisal Hasbi Ali.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menegaskan, organisasi FKPPI sangat solid dibawah kepemimpinan Ketua Umum Pontjo Sutowo. Tidak terpecah dalam dualisme. Sebagaimana disampaikan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, menjelang pelantikan pengurus FKPPI 2021-2026, FKPPI memiliki empat program prioritas. Terdiri dari konsolidasi emosional, konsolidasi organisasi, konsolidasi kaderisasi dan konsolidasi wawasan.

"Keempatnya dibutuhkan dalam melanjutkan pembangunan FKPPI yang bersatu dan berdaulat, sekaligus meningkatkan perjuangan dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Kesemuanya itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari Empat Pilar MPR RI," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, FKPPI juga akan memasifkan program Bela Negara yang tidak hanya dilakukan di tingkat pusat. Melainkan juga dilakukan di setiap daerah.

Salah satunya membangun kerjasama dengan Kementerian Pertahanan agar anggota FKPPI bisa terlibat dalam pembentukan Komponen Cadangan Tahun 2022 yang ditargetkan mencapai 2.500 personel.

"Sebagai pengawal ideologi Pancasila, FKPPI juga senantiasa menjadi garda terdepan bangsa dalam mengajak berbagai elemen masyarakat turut terlibat dalam bela negara yang tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan fisik. Bela negara mempunyai spektrum yang luas, serta meliputi banyak aspek dan dimensi. Mengingat konsepsi ketahanan nasional juga dibentuk oleh berbagai aspek, antara lain ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial-budaya, dan ketahanan pangan," pungkas Bamsoet. (*)