TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok terus berkomitmen meningkatkan pelayanan masyarakat dengan melakukan sejumlah kerja sama dengan mitra kerja sekaligus bersiap menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).

Badan Layanan Umum yang disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

"Dari laporan yang disampaikan, terlihat keseriusan dari teman-teman Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok untuk menjadi Badan Layanan Umum," ujar Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan.

Adapun manfaat dari pengelolaan keuangan badan layanan umum diantaranya yaitu meningkatkan layanan kepada masyarakat maritim pada khususnya, Pengelolaan anggaran secara mandiri dan lebih fleklsibel, Menambah pemasukan Negara dan mengurangi beban anggaran Negara, Dapat menambahkan dan mengelola Sumber Daya Manusia Secara mandiri dan Optimalisasi pengelolaan atau Pemanfaatan Aset yang lebih baik.

Baca juga: Tingkatkan Daya Saing Kepelabuhanan, Kemenhub Sepakati Kerja Sama dengan Jepang

"Kegiatan visitasi lapangan dilakukan pada akhir Mei 2022 di VTS Merak adalah bentuk perhatian Kementerian Keuangan cq. Direktorat PPK-BLU yang melihat keseriusan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok untuk melaksanakan atau mengimplementasikan amanah dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum," ujar Hengki.

Selain itu, dengan menerapkan PPK-BLU Disnav Tanjung Priok akan meningkatkan peran serta Masyarakat maupun Badan Usaha dalam penyelenggaraan kegiatan Distrik Navigasi, serta akan mendorong terwujudnya kemampuan menghasilkan produk dan peralatan buatan dalam negeri di bidang kenavigasian sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor," jelas Hengki.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus mendukung agar Distrik Navigasi menjadi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Seiring dengan rencana penerapan PK-BLU, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok telah melakukan berbagai Inovasi baik dalam Sistem Manajemen maupun pemanfaatan Teknologi IT. Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok juga telah mencanangkan Core Value Pelayanan PROMOAKSI untuk mewujudkan Distrik Navigasi yang Profesional, Modern, Akuntabel dan Bersih Melayani sebagai salah satu wujud Core Value Pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut “Hospitable Spirit”.

Adapun sejalan dengan kegiatan visitasi Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan di VTS Merak, maka telah dilakukan juga kegiatan penandatanganan Kerjasama antara Distrik Navigasi kelas I Tanjung Priok dengan mitra.

Pada kesempatan pertama, telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Distrik Navigasi kelas I Tanjung Priok dengan PT.Telkomsel, yang kemudian dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dan Berita Acara Serah Terima Aset yang disewakan kepada PT. Telkomsel.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Distrik Navigasi kelas I Tanjung Priok dengan PT XL Axiata.

Baca juga: Dukung Keselamatan Pelayaran di Nias Utara, Kemenhub Segera Tetapkan Alur Pelayaran Pelabuhan Lahewa

Selain itu juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Penempatan Peralatan Deteksi Tsunami pada fasilitas milik Distrik Navigasi kelas I Tanjung Priok antara Distrik Navigasi kelas I Tanjung Priok dengan BMKG dan Bakti Kominfo.

Adapun tujuan diadakannya penandatanganan perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pemanfaatan Aset Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok dimaksud adalah untuk menciptakan kesepakatan bersama terkait optimalisasi asset Disnav kelas I Tanjung Priok (Menara Suar) dalam rangka peningkatan pelayanan keselamatan pelayaran dan kemanfaatan aset dan berbagai potensi yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan untuk kepentingan publik.

Selain itu, dengan adanya penandatanganan dimaksud diharapkan akan terwujud keselarasan pemahaman dalam rangka peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan aset dan terwujudnya peningkatan kemanfaatan aset masing-masing pihak bagi kepentingan masyarakat atau publik.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktorat PK BLU, Kementerian Keuangan, Biro Keuangan Kementerian Perhubungan, Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan, BMKG dan Tsunami, Biro Hukum dan Organisasi BMKG, Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Priok, Vice President Network service Management Area Jabodetabek, PT. Telekomunikasi Seluler, Chief Corporate Affairs, PT XL Axiata, Direktur Utama Bakti Kominfo, Direktur Infrastruktur Bakti Kominfo. (*)