"Selain itu, Ditjen Bea dan Cukai menjamin memberi perlindungan kepada masyarakat dari barang-barang yang dilarang maupun yang dibatasi yang mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan dan keamanan juga moralitas," tutup Donny.

Lebih lanjut, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan, Capt. Mugen S. Sartoto, turut menyampaikan bahwa aplikasi online berbasis web SIMLALA digunakan untuk mengajukan permohonan pelayanan publik lalu lintas dan angkutan laut secara online dan memudahkan proses permohonan layanan.

Mugen juga menyampaikan bahwa kunci keberhasilan layanan adalah kecepatan dan kesederhanaan sehingga layanan yang masih menggunakan SOP lama dengan jangka waktu di atas 24 jam dan persyaratan yang cenderung repetitif, duplikatif atau tidak relevan lagi agar dapat dievaluasi.

"Pelabuhan Balikpapan adalah salah satu dari 14 (empat belas) pelabuhan yang masuk dalam program Stranas PK dan mendapatkan rapot hijau sampai saat ini, artinya sistem sudah berjalan dengan baik dan Pelabuhan Balikpapan wajib menerapkan layanan digitalisasi," ujar Mugen.

Untuk diketahui, kegiatan konsinyering keagenan kapal ini turut dihadiri Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang memberikan paparan terkait prosedur dan persyaratan layanan SIMLALA angkutan laut luar negeri maupun dalam negeri.

Hadir pula Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menjadi narasumber untuk membahas topik terkait prosedur pelayanan kepabeanan.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta secara luring dan daring di Pulau Kalimantan dan sekitarnya, yang terdiri dari perwakilan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Hubla, perusahaan pelayaran dan keagenan kapal.

Konsinyering dilakukan khususnya terkait dengan transportasi komoditas ekspor impor strategis yang mayoritas diangkut dari dan ke wilayah Kalimantan, yaitu batubara dan produk kelapa sawit.(*)