TRIBUNNEWS.COM - Tinggi rendahnya kualitas pendidikan suatu bangsa juga tergantung dari para guru. Sebab, di pundak para gurulah tanggung jawab mendidik anak bangsa berada.

Maka itu, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menegaskan bahwa negara harus meyejahterakan para guru. Hal itu disampaikannya ketika menerima aspirasi dan tuntutan dari Perkumpulan Guru Inppasing Nasional (PGIN) yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR Senayan, Senin (28 Agustus 2023). Turut hadir Ketua PGIN Hadi Sutikno dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Marisun.

"Tinggi rendah kualitas pendidikan tergantung dari kualitas para guru yang ada. Kualitas SDM suatu bangsa tergantung dari pola pendidikan yang diberikan. Maka dari itu negara wajib memberikan kesejahteraan kepada para guru," tuturnya.

Baca juga: Terima Keluhan Komunitas Penggilingan Padi, Yandri Susanto Beri Dukungan untuk Usaha Lokal

Yandri Susanto pun berjanji akan memperjuangkan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan dari PGIN. Bahkan Yandri berjanji akan menyampaikan secara langsung kepada Menteri PAN RB serta Menteri Agama.

"Saya akan menyampaikan aspirasi dan tuntutan dari bapak dan ibu sekalian. Terkait pengangkatan PPPK akan saya sampaikan agar ada keseimbangan kuota antara sekolah umum dan madrasah khususnya madrasah swasta," jelas Yandri.

"Berulang kali saya sampaikan bahwa tanggung jawab mendidik anak bangsa juga dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta, sehinga tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Kalau tidak ada sekolah swasta maka banyak anak negeri yang tidak mendapatkan kesempatan bersekolah," tegas Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Baca juga: Hadiri Rapat Kerja Persatuan Guru NU, Yandri Susanto: Pergunu Punya Tugas Mulia untuk Bangsa

Yandri Susanto juga menanggapi tuntutan untuk merevisi PMA nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru bukan PNS pada Kementerian Agama. Ia berjanji akan menyampaikan usulan revisi secara langsung dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama.

"Saya akan sampaikan usulan revisi PMA nomor 43 Tahun 2014 agar dimasukan perhitungan masa kerja dalam pembayaran TPG," jelas Anggota DPR Dapil Banten II ini.

Kemudian Yandri pun berjanji akan menyampaikan usulan agar rekomendasi sebagai syarat mengikuti tes PPPK cukup dari Kementerian Agama di Kabupaten/Kota, sehingga tidak perlu sampai kepada Kanwil Kementerian Agama di Provinsi dan para guru inpassing akan lebih mudah mendapatkan rekomendasinya. 

"Nanti kita usahakan agar rekomendasi sebagai syarat untuk PPPK cukup dimintakan di kantor kementrian agama kabupaten/kota. Sehingga tidak perlu jauh-jauh mengurus sampai di kantor wilayah Provinsi," jelas Yandri.

Aspirasi terkait belum dibayarnya TPG Inpassing bagi guru di Jawa Timur juga disoroti oleh Yandri. 

"Tadi saya dengar bahwa TPG di Jawa Timur ada yang masih terhutang jadi belum dibayarkan. Insya Allah akan saya sampaikan ke kementrian agama agar segera dibayar oleh negara, karena itu adalah hak bapak dan ibu semua," jelas Yandri

Tidak lupa, ia mengingatkan kepada para peserta aksi agar tidak berbuat anarkis dan memberikan apresiasi kepada pihak pengamanan dari unsur polisi serta pengamanan dalam MPR/DPR yang sudah mengawal aksi demonstrasi hari ini berjalan tertib dan lancar.

"Kepada bapak dan ibu sekalian saya harapkan untuk tidak berbuat anarkis, doakan saya bisa memperjuangkan aspirasi bapak dan ibu semua. Karena hari ini saya lihat wajah bapak dan ibu yang luar biasa. Sebagian besar dari yang hadir ini sudah berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara indonesia," ungkap Yandri.

"Tidak lupa saya sampaikan apresiasi kepada pihak pengamanan baik dari unsur polisi maupun pengamanan dalam MPR/DPR yang sudah mengawal aksi demonstrasi hari ini sehingga berjalan tertib dan damai," tutup Yandri.(*)

Baca juga: Ingin Kualitas Pendidikan Maju, Yandri Susanto Minta Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Guru