TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan meminta pemerintah untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis dalam menyelesaikan persoalan investasi dan pembangunan proyek strategis nasional.

Menurut Syarief Hasan, kericuhan di Pulau Rempang, Batam yang berkaitan dengan pembangunan Rempang Eco City hanya akan menyisakan preseden buruk dalam menggenjot investasi.

Ia menuturkan, investasi tidak bisa dilaksanakan dengan peminggiran hak-hak sosial, budaya, dan ekonomi rakyat sehingga investasi haruslah berwujud humanis.

"Investasi tentu sangat penting dalam menopang pertumbuhan. Namun jika investasi itu hanya menyisakan luka bagi rakyat, maka jelas pelaksanaan investasi itu mesti dievaluasi. Pemerintah harus melakukan sosialisasi setiap pembangunan, namun pada saat bersamaan hak2 hidup rakyat juga harus dijamin. Apa yang terjadi di Rempang adalah bentuk pembangunan yang memilukan. Pemerintah harus menyelesaikan perkara investasi ini dengan tepat dan dialogis,” ucap Syarief Hasan.

Menurutnya, bentuk-bentuk pemaksaan investasi justru akan menimbulkan antipati dari rakyat serta pertanyaan terkait tujuan adanya investasi tersebut dan apakah rakyat adalah tujuan dari investasi dan pembangunan?

Maka dari itu, Syarief Hasan meminta agar deretan pertanyaan tersebut perlu menjadi dasar dari segala bentuk rencana pembangunan. Pemerintah tidak bisa menihilkan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan publik, apalagi jika itu diiringi dengan praktik-praktik kekerasan.

Ia menilai, kasus kekerasan di Rempang ini bukanlah yang pertama terjadi. Sudah banyak kasus serupa, namun terus saja berulang. Ini menandaskan perlunya berpikir ulang terkait hakikat pembangunan, serta bagaimana posisi rakyat dalam pembangunan itu sendiri.

Jika mengukur keberhasilan investasi hanya dari realisasi pembangunan fisik belaka, jelas ada kekeliruan kebijakan yang nyata. Rakyat adalah tujuan, bukan alat pembangunan.

"Pembangunan Rempang Eco City ini penting, namun yang lebih penting adalah memastikan pembangunan ini tidak mengorbankan rakyat. Tugas pemerintah, khususnya pembuat kebijakan dan regulator dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan hak hidup rakyat. Janganlah kedua hal ini dipandang berbeda secara diametral, vis a vis, saling menegasikan. Investasi yang bermutu adalah yang humanis dan berdimensi kemanusiaan,” tutup Syarief.