TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, turut buka suara perihal perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di Indonesia Timur.

Menurutnya, salah kelola sejumlah fasyankes masyarakat di Indonesia Timur harus segera diperbaiki. Hal tersebut perlu segera dilakukan demi pemerataan pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap warga negara.

"Temuan salah kelola sejumlah Fasyankes di Indonesia Timur harus menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan agar segera diperbaiki," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/6).

Keterangan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Media, Kamis (13/6), menyebutkan bahwa 23 fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di Indonesia Timur (Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur / NTT, Papua, dan Nusa Tenggara Barat / NTB, banyak yang mangkrak.

Selain itu, sejumlah persoalan juga kerap dihadapi antara lain insentif tenaga kesehatan (nakes), pemenuhan standar minimum jumlah dan kualifikasi nakes, serta pemenuhan anggaran kesehatan.

Baca juga: Lestari Moerdijat: Penguatan Mental Anak Bangsa Harus Menjadi Perhatian Serius Semua Pihak

Demikian pula, ketersediaan alat kesehatan dan sarana pendukung, prasarana rumah sakit, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Universal Health Coverage (UHC) dan kepesertaan BPJS, pengelolaan limbah faskes, dan dana alokasi khusus (DAK) fisik, juga bermasalah.

Menurut Lestari, perbaikan terhadap sejumlah permasalahan tersebut membutuhkan dukungan semua pihak.

Para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, harus memiliki cara pandang yang sama terkait pengelolaan dan pengembangan Fasyankes di wilayahnya masing-masing.

Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga negara agar mampu berperan aktif dalam proses pembangunan, harus menjadi prioritas untuk diwujudkan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap perbaikan Fasyankes yang mangkrak di Indonesia Timur dapat berlangsung dengan segera.

Sehingga, tegas Rerie, upaya negara untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang layak dan lebih merata bagi setiap warga negara dapat diwujudkan, sebagai bagian dari proses membangun sumber daya manusia Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.***