TRIBUNNEWS.COM - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, tinggal dalam hitungan bulan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu pemerintah daerah (Pemda) beserta jajaran terkait lainnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Menurut Tito, tingginya partisipasi pemilih akan menjadi salah satu indikator suksesnya terlaksana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, November mendatang.

“Karena makin banyak, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, maka yang terpilih itu akan memiliki legitimasi atau dukungan rakyat yang kuat. Kalau partisipasinya rendah, dukungan rakyat akan lemah, pemerintahannya tidak akan kuat, kira-kira seperti itu,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Rakor tersebut berlangsung di Ballroom Phinisi Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (26/6/2024).

Tidak hanya Pemda, pihak lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), peserta pemilu, hingga media massa juga didorong untuk melakukan langkah serupa. Unsur berikutnya seperti aparat keamanan hingga tokoh masyarakat juga dipacu untuk mengajak masyarakat berperan aktif menggunakan hak pilih saat Pilkada.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Capaian itu tergolong istimewa lantaran sistem pemilihan di Indonesia dilakukan secara voluntary atau sukarela. Ini berbeda dengan negara lainnya di dunia yang menggunakan sistem pemilihan secara mandatory atau bersifat wajib.

Baca juga: Simulasi Jadwal Pelantikan Calon Pilkada Terpilih Sudah Dibahas oleh KPU dan Mendagri

Negara yang menganut sistem pemilihan secara mandatory akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang enggan menggunakan hak pilih. Sanksi tersebut di antaranya berupa pemberlakuan denda.

“Indonesia adalah salah satu negara yang sukarela masyarakatnya memilih dengan tingkat partisipasi pemilih yang salah satu tertinggi di dunia, dibuktikan dalam pemilu yang kemarin hampir mencapai 80 persen,” imbuhnya.

Mendagri mengatakan, tingginya partisipasi pemilih di Indonesia telah dibuktikan dalam Pilkada di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 lalu. Saat itu sebanyak 76 persen penduduk yang memiliki hak pilih tetap menyalurkan suaranya meski di tengah suasana pandemi. Sementara pada Pemilu 2019 lalu, capaian partisipasi pemilih juga terbilang tinggi, yaitu pada angka 81,97 persen.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri berharap, digelarnya Rakor Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 ini akan memperkuat kesiapan semua pihak untuk menyukseskan Pilkada. Dirinya juga berharap Pilkada dapat berlangsung jujur, aman, adil, dan lancar. Apalagi pelaksanaan Pilkada kali ini tergolong bersejarah karena berlangsung secara serentak.

“Tentu ini akan membawa tantangan baru, bukan hanya bagi teman-teman aparat keamanan yang biasanya menggunakan sistem back-up dari wilayah yang tidak ada Pilkada ke daerah yang ada Pilkada, tapi juga pengalaman baru bagi penyelenggara, KPU, pengalaman baru bagi Bawaslu dan lain lain, termasuk bagi pemerintah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam forum tersebut hadir pula sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.