TRIBUNNEWS.COM - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag, MPd, melakukan kunjungan kerja pertama ke Kampung KB Pasar Keong, Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (30/10/2024), menjadi tonggak awal upaya konkret pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam mengatasi stunting melalui sinergi lintas sektor. 

"Guna mencapai Generasi Emas 2045, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap anak lahir sehat dan bebas dari stunting," ujar Menteri Wihaji. 

Didampingi Wakil Menteri, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, kunjungan ini dirancang untuk menilai secara langsung efektivitas program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di tingkat daerah. 

Di bawah pimpinan Menteri Wihaji, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menargetkan bahwa penurunan stunting akan dicapai dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. 

Selain itu, regulasi juga dioptimalkan untuk memberikan keleluasaan bagi program-program stunting. Sehingga setiap pihak bisa berkontribusi dalam mempercepat penurunan stunting.

Menurut Menteri Wihaji, generasi emas bukanlah sesuatu yang bisa dicapai secara instan, tetapi harus dimulai dari hulu, dari perencanaan pernikahan, masa kehamilan, hingga masa awal pertumbuhan anak. 

"Kita harus menyiapkan generasi masa depan sejak dini. Stunting bukan hanya masalah angka, tapi lebih pada pencegahan sejak sebelum anak dilahirkan. Kita harus mulai dari perencanaan pernikahan, memastikan calon ibu sehat, dan memberikan asupan gizi yang cukup," ujarnya.

Menteri Wihaji juga menekankan bahwa upaya penurunan stunting akan terus diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah, kementerian lain, hingga sektor swasta yang turut berperan dalam memberikan bantuan serta edukasi kepada masyarakat.

Program Strategis Nasional

Upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting merupakan bagian dari program strategis nasional yang dicanangkan Presiden. Stunting sendiri memiliki berbagai penyebab, mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, hingga pola makan dan kesehatan ibu saat hamil. 

Maka, dibutuhkan penanganan yang komprehensif, mulai dari perbaikan sanitasi, pengadaan air bersih, hingga perbaikan kualitas makanan.

Menteri Wihaji menuturkan, target penurunan stunting telah diubah dan disesuaikan menjadi 18 persen. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi Tahun 2025.

Dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi Tahun 2025 disebutkan, fokus intervensi pencegahan stunting terintegrasi tahun 2025 akan diprioritaskan di 15 provinsi. Adapun target yang disasar sebanyak 3,6 juta anak atau sekitar 74,6 persen dari jumlah balita stunting nasional.

Dari Bedah Rumah hingga Pemberian Bantuan

Dalam kunjungan dinas sehari itu, Menteri  melakukan peletakan batu pertama pada lokasi bedah rumah yang diperuntukkan bagi Keluarga Risiko Stunting (KRS). 

"Alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati (Pj. Bupati Lebak, Gunawan Rusminto) yang telah memberikan bantuan bedah rumah, di mana kita pastikan airnya, dapurnya, MCK nya, WC nya sebagai salah satu  penyebab stunting," ujar Menteri.

Salah satu penerima bantuan, Uni Sapitri (29), mengungkapkan harapannya. “Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Saya terharu dan merasa bersyukur atas perhatian pemerintah kabupaten. Semoga perbaikan rumah dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga kami, dan anak-anak kami bisa tumbuh dengan baik,” tuturnya.

Berdasarkan Pendataan Keluarga, KRS di Lebak mencapai 48.430. Keluarga berisiko stunting didefinisikan sebagai keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting. Mereka yang memiliki  risiko stunting dalam  keluarga adalah  anak remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil. Termasuk juga anak usia 0 hingga 23 bulan yang berasal dari keluarga miskin. 

Adapun faktor risiko stunting pada keluarga antara lain disebabkan  pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan  buruk, dan ketersediaan air minum yang tidak layak dalam keluarga

Kegiatan ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal, seperti perbaikan sanitasi, kesehatan, dan kelayakan tempat tinggal. Kesemuanya itu  berperan penting dalam mengurangi risiko stunting pada anak. 

Baca juga: BKKBN Harap Program PASTI untuk Turunkan Angka Stunting Diperluas ke Provinsi Lain

Selama kunjungan, Menteri juga mengunjungi keluarga risiko stunting, terutama ibu yang memiliki baduta, untuk memberikan edukasi tentang pentingnya asupan gizi serta pengasuhan yang baik.

Berbagai kegiatan  seperti Bina Keluarga Balita (BKB), posyandu, dan layanan Keluarga Berencana (KB) ditinjau secara langsung oleh Menteri untuk menilai efektivitasnya. 

Dalam kegiatan ini, disediakan layanan kontrasepsi jangka panjang seperti implan dan IUD untuk 50 akseptor, serta penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin. 

Selain itu,  program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) juga didorong untuk ditingkatkan, dengan mengedukasi keluarga tentang pentingnya gizi yang seimbang melalui edukasi Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat). 

Program ini bertujuan  memberikan pemahaman mendalam kepada ibu hamil dan keluarga baduta agar mereka mampu menerapkan pola makan yang sehat demi pencegahan stunting.

Menteri juga memberikan apresiasi kepada beberapa mitra. Penghargaan ini mencakup mitra kerja dari kalangan perusahaan yang turut mendukung program-program penurunan stunting. Ada PT. Charoen Pokphand Foundation Indonesia (CPFI) atas partisipasi aktif dalam PPS di Kabupaten Lebak. 

Pemberian apresiasi diberikan juga kepada RS. Ibunda Serang sebagai fasyankes yang berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting melalui pelayanan KB Mantap dan KB Pasca Persalinan terintegrasi tingkat Provinsi Banten. 

Menteri  juga memberikan apresiasi kepada ID Food, mitra kerja yang berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting. Apresiasi juga diberikan kepada PT Adis Dimention Footwear melalui intensifikasi Pelayanan KB Perusahaan.

Kunjungan kerja Menteri juga diwarnai dengan pemberian bantuan sembako kepada 100 keluarga berisiko stunting (KRS).

Menteri juga melantik para Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), yang akan menjadi penggerak dalam usaha penurunan stunting di masyarakat.

Melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan di Lebak itu, Menteri berharap hal tersebut dapat memberikan dampak jangka panjang dalam mencegah kasus stunting baru. 

Menteri menyatakan pentingnya pendekatan langsung dan kolaboratif untuk memahami kondisi nyata di lapangan. Dalam kaitan ini Menteri  menekankan bahwa kunjungan kerja ini bukan sekadar simbolis, namun bertujuan memberikan dampak nyata dan memastikan bahwa program pemerintah berjalan efektif di tingkat lokal. 

Sebagai upaya mempercepat penurunan stunting, pemerintah juga menggagas beberapa inisiatif baru yang akan segera diimplementasikan di seluruh Indonesia. 

Inisiatif-inisiatif ini mencakup peningkatan infrastruktur sanitasi, pembentukan lebih banyak posyandu di daerah terpencil, serta peningkatan kualitas gizi melalui program pangan bergizi yang berkelanjutan.

GenRe Goes To Pesantren

Dalam kunjungan pertama ini, Menteri Wihaji beserta Forum GenRe Indonesia Provinsi Banten melakukan kegiatan "goes to pesantren" Al-Fathaniyah di Serang Banten. 

Menteri Wihaji berkesempatan berdialog dengan 200 santri dan menanyakan bagaimana rencana dan pandangan mereka usai menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah, apakah akan berkuliah atau ingin menikah.

Sebagian besar dari para santri mengungkapkan keinginannya untuk berkuliah usai lulus dari Madrasah Aliyah. Namun, Ketika Menteri bertanya apakah para santri mau menikah, serentak menjawab “pengeeen”.,“Good,” respon Menteri Wihaji. kenapa penting, karena ada hubungannya dengan Kependudukan.

Menteri mengharapkan santri pondok pesantren di Banten mau melakukan perencanaan sebelum menikah, guna mewujudkan generasi emas Indonesia.

Dalam program PPS, pesantren dipilih sebagai mitra untuk menjalankan edukasi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga bagi generasi muda. Melalui kegiatan ini, diharapkan para santri dapat berperan sebagai agen perubahan dalam mendukung penurunan stunting. 

Menteri juga menyampaikan pesan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi penggerak dalam membangun kualitas kesehatan dan keluarga di masa depan.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyerahkan bantuan melalui Pimpinan Ponpes Al-Fathaniyah KH Matin Syarqowi berupa 100 mukena dan 100 sarung, serta satu kuintal telur untuk pemenuhan nutrisi.

Baca juga: BKKBN Siap Data Ibu Hamil dan Menyusui untuk Program Makan Bergizi Gratis