TRIBUNNEWS.COM - Rencana aksi nasional kanker payudara dan kebijakan penanggulangan kanker di Indonesia butuh dukungan pemerintah dan elemen masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengatasi kendala yang dihadapi para penderita kanker di tanah air. 

"Rencana nasional penanggulangan kanker payudara harus juga dikaitkan dengan skema pembiayaan yang harus mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah di tingkat pusat dan daerah," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada diskusi panel bertema Peran LSM dan Komunitas Peduli Kanker Payudara dalam Penyusunan Rencana Aksi Nasional Kanker Payudara di Indonesia yang diselenggarakan Asosiasi Advokasi Kanker Perempuan Indonesia, di Jakarta, Kamis (31/10).

Hadir pada acara tersebut antara lain dr. Theresia Sandra Diah Ratih (Ketua Tim Kerja Penyakit Kanker dan Kelainan Darah P2PTM, Kementerian Kesehatan RI), Aryanthi Baramuli Putri, SH., MH (Ketua Umum Indonesian Cancer Information and Support Center Association (CISC), Linda Agum Gumelar (Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia/YKPI), dan Samantha Barbara (Dewan Penasehat Lovepink Indonesia). 

Rerie, sapaan akrab Lestari mengungkapkan berdasarkan catatan International Agency for Research on Cancer (IARC) hanya 39 dari 115 negara yang memasukkan manajemen kanker sebagai layanan kesehatan inti untuk seluruh warga negara. 

Menurut Rerie, upaya peningkatan peran negara dalam penanggulangan kanker payudara di Indonesia harus dilakukan.

Dalam pelaksanaan rencana aksi nasional penanggulangan kanker payudara, tambah dia, ada faktor yang sangat penting untuk direalisasikan, yaitu terkait alokasi anggaran. 

Baca juga: Lestari Moerdijat: Dorong Partisipasi Aktif Generasi Muda dalam Proses Pembangunan 

"Soal anggaran dalam pelaksanaan rencana aksi nasional ini harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di setiap daerah," ujar Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu. 

Rerie sangat berharap sejumlah rencana untuk meningkatkan upaya pencegahan kanker payudara mendapatkan dukungan anggaran dari para pemangku kepentingan di setiap daerah. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat upaya menekan jumlah kasus kanker payudara di Indonesia salah satu langkah strategis dalam memperkuat keutuhan negara. 

"Karena perempuan itu tiang negara. Kalau perempuan rapuh, negara akan rapuh. Dengan ibu yang sehat, keluarga sehat, negara pun akan kuat," tegas Rerie. 

Rerie sangat berharap para pegiat di komunitas pemerhati kanker payudara dapat mengajak para pemangku kepentingan agar memahami dan akhirnya peduli dalam upaya peningkatan pelayanan pengobatan kanker, termasuk kanker payudara, di daerah-daerah. 

Apalagi, ujar Rerie, Asosiasi Advokasi Kanker Perempuan Indonesia menargetkan penurunan kasus kanker payudara 2,5 persen per tahun dengan memasyarakatkan deteksi dini dan sejumlah upaya preventif dan promotif lainnya.

Baca juga: Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat: Keberlangsungan Industri Media Butuh Dukungan Negara