TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang di antaranya membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi akan disalurkannya program makan bergizi gratis juga bagi peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan. HNW sapaan akrabnya mendorong Pemerintah agar penyiapan makan bergizi gratis dikelola langsung oleh satuan pendidikan keagamaan, khususnya yang memang sudah memiliki dapur mandiri seperti di Pesantren.

“Selama ini Pesantren sudah menjalankan mandiri program makan bergizi bagi para santri, bahkan tiga kali sehari. Kekhasan itu harus dioptimalkan oleh Pemerintah agar program MBG yang mulai dijalankan bisa sukses dan berkelanjutan,” disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/12).

Diketahui, untuk menyalurkan makan bergizi gratis Pemerintah akan membentuk satuan layanan yang bertanggung jawab atas sejumlah siswa dan penerima manfaat lainnya di wilayah tertentu.

Ketua Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor ini mendorong agar khususnya Pesantren diberikan kepercayaan membentuk satuan layanan sendiri. Sehingga dari mulai proses pencarian bahan makanan, memasak, hingga mendistribusikan kepada peserta didik bisa memberdayakan seluruh lini usaha dan sumber daya Pesantren.

“Dengan demikian terjadi sinkronisasi antara program penyediaan makan oleh Pesantren dengan program Makan Bergizi Gratis, dan tentunya para santri sudah lebih familier dengan masakan dari dapur Pesantren masing-masing,” sambungnya.

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Gizi Nasional, target program MBG adalah 82,9 juta jiwa. Target penerima utamanya adalah siswa, namun diperluas kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita di sekitar satuan layanan.

Baca juga: Terima Aspirasi Wasilah, Wakil Ketua MPR RI HNW Desak Pemerintah Perhatikan Guru Madrasah

Hidayat meminta Kementerian Agama agar memastikan bahwa 10,5 juta peserta didik di satuan pendidikan keagamaan sudah masuk ke dalam data target program tersebut tanpa terkecuali.

Pasalnya pada beberapa program unggulan pemerintah lainnya, masih terdapat ketimpangan anggaran antara kedua jenis lembaga pendidikan tersebut.

“Program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis harus mengedepankan keadilan serapan antara pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, sehingga menjadi praktik baik dan dapat diikuti oleh program-program pendidikan lainnya yang masih diskriminatif, seperti pada dana BOS dan kesejahteraan guru,” pungkasnya.