TRIBUNNEWS.COM - Persemaian Liang Anggang (PLA) di Kalimantan Selatan, bersama dengan empat persemaian skala besar lainnya seperti Persemaian Labuan Bajo (NTT), Persemaian Mandalika (NTB), Persemaian Likupang (Sulawesi Utara), dan Persemaian Toba (Sumatera Utara), menjadi bagian penting dalam mendukung Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). 

Program ini terus berkembang, terutama dalam pendekatan target, dari fokus pada jumlah bibit yang ditanam menjadi keberhasilan pemulihan luasan areal yang ditanami. Persemaian ini melanjutkan peran penting dari Persemaian Modern Rumpin di Jawa Barat dan Persemaian Mentawir di IKN dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem hutan di Indonesia.

Mantan Menteri LHK era Presiden Joko Widodo, Siti Nurbaya meresmikan lima Persemaian bersama dengan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin pada Senin, (14/10/2024).

Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa merehabilitasi lahan dengan penanaman pohon harus jelas hasilnya dan diukur dari luasan penanaman tersebut, bukan hanya menanam satu juta atau satu milyar pohon. 

"Harus jelas dan ada realisasi konkrit tentang berapa luas hasil yang telah ditanam dan yang  akan dicapai pemulihannya hasil dari penanaman pohon," ungkap Siti Nurbaya pada peresmian tersebut.

Ia pun menegaskan bahwa berdasarkan pengalaman sejak 2015-2016 hingga 2022-2023, maka terbukti bahwa pertimbangan perlunya kejelasan luasan areal yang berhasil ditanam merupakan pendekatan cukup tepat. 

"Gambaran yang dihasilkan dari monitoring hutan dan deforestasi tahun 2022- 2023 menurut Ditjen PKTL, sudah bisa terlihat pada citra satelit bahwa muncul hutan-hutan baru dari hasil penanaman pohon atau RHL setelah lebih kurang 5-6 tahun penanaman" jelas Siti Nurbaya.

Pemerintah mendorong kerja kolaborasi multipihak sebagai langkah strategis dalam Program RHL. Pembangunan PLA menjadi contoh nyata penerapan skema Public-Private Partnership (PPP). Melalui kolaborasi ini, PLA dibangun dengan kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air (BWS Kalimantan III) untuk penyediaan air, serta PT. Adaro Energy Indonesia untuk konstruksi area produksinya.

Siti Nurbaya menekankan pentingnya pendekatan kerja sama ini sebagai model yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Menurutnya, pola kemitraan publik-swasta tidak hanya mendukung pemulihan lingkungan tetapi juga menjadi perhatian global, di mana pelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama, termasuk sektor swasta.

Paradigma baru dalam pembangunan persemaian skala besar ini menggabungkan pembelajaran berharga dari berbagai pendekatan. Pemerintah mengombinasikan pola pembibitan beragam jenis pohon yang biasa dilakukan di persemaian permanen dengan skala besar monokultur yang sering diterapkan oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Kombinasi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekosistem dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

"Pemerintah belajar dari perusahaan-perusahaan besar HTI tentang ini. Dengan demikian kita mendapatkan pola yang baru yaitu dengan skala besar dan dari berbagai jenis tanaman, dalam pola kerja public private partnerships, dimana sarana dasar disiapkan oleh pemerintah melalui KLHK dan  KemenPUPR dan sarana produksi bibit dibangun oleh dunia usaha, seperti yang kita lihat saat ini. Sarana produksi seperti  bangunan untuk mother plat, untuk germination house, aclimatisation area dan open growth area, hingga tanaman siap didistribusikan," jelas Siti Nurbaya.

Baca juga: Beri Dukungan Penuh, Pemerintah Norwegia Apresiasi Penurunan Deforestasi di Indonesia

Kolaborasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan juga telah ilakukan dalam perencanaan, distribusi, dan monitoring bibit dari PLA. Bibit ini diharapkan mempercepat RHL di wilayah BPDAS Barito, mendukung program Gerakan Revolusi Hijau, dan target NDC Indonesia melalui Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan dukungan penuh terhadap PLA sebagai upaya memulihkan lahan dan mengurangi emisi. Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama mempercepat reforestasi, menjaga keberlanjutan, dan mendorong ekonomi berbasis keanekaragaman hayati serta carbon offset.

Keberlanjutan dalam Mitigasi Iklim

Pemerintah mendorong kolaborasi multipihak dalam percepatan pemulihan lingkungan, termasuk reforestasi dan peningkatan tutupan hutan, sebagai bagian dari respon terhadap isu global seperti keberlanjutan, keanekaragaman hayati, dan ekonomi sirkular, serta mendukung orientasi carbon offset.

Siti Nurbaya menegaskan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 sebagai aksi mitigasi iklim dengan pendekatan terstruktur dan sistematis. Penyediaan bibit berkualitas dalam jumlah besar menjadi langkah kunci untuk mendukung RHL.

"Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang sangat penting untuk memastikan bahwa komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata, untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Persemaian Skala Besar ini adalah salah satu wujud konkretnya," tutur Siti Nurbaya.

Persemaian skala besar yang telah beroperasi memiliki kapasitas 5 hingga 15 juta bibit per tahun dan mendukung rehabilitasi lahan kritis, area rawan bencana, serta daerah tangkapan air. Dalam pembangunan PLA, sebagian dana berasal dari kerjasama Indonesia-Norwegia untuk mendukung target aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.

"Saya juga ingin menegaskan langkah-langkah selanjutnya bahwa proses evolutionary ini masih akan terus berlangsung, dan terutama pada konteks aksi mitigasi iklim melalui RHL dengan didahului oleh persemaian untuk menyediakan tanaman. Langkah lanjut yang akan berkembang atau mau tidak mau harus dikembangkan dalam nexus iklim dan hutan, climate and forest, yaitu berkenaan dengan sistem distribusi bibit, supervisi dan monitoring pertanaman, reward kredit karbon dengan aksi mitigasi iklim, pengembangan multiplier effect ekonomi bagi masyarakat. Itu semua akan menghasilkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dengan kerja-kerja simultan aksi iklim yang berkualitas (partisipatif, regulatif, sistematis, multiplier) serta kredit karbon dengan environmental high integrity (transparent, accuracy, completeness, comparability dan consistency)," pungkas Siti.